Kualitas Udara di Kalimantan Memburuk, DPR Desak Pemerintah Bertindak Cepat

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi XII DPR RI Ratna Juwita Sari, meminta pemerintah segera mengambil langkah konkret menyikapi memburuknya kualitas udara di sejumlah wilayah Kalimantan akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Desakan itu disampaikan setelah data pemantauan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) pada Rabu (23/9/2026) menunjukkan sejumlah daerah terdampak karhutla berada dalam kategori berbahaya.

Baca Juga

6 hari  lalu

Ambang Batas 5 Persen Ubah Kalkulasi Parpol, Pengamat: Partai Kecil Harus Kerja Keras

113 Dhanis

“Ketika kualitas udara di sejumlah wilayah sudah masuk kategori berbahaya, pemerintah harus hadir dengan langkah-langkah yang cepat, konkret, dan terukur. Jangan sampai masyarakat dibiarkan menanggung risiko kesehatan akibat asap karhutla tanpa perlindungan yang memadai,” kata Ratna di Jakarta, Rabu (23/9/2026).

Ratna mengatakan penanganan karhutla tidak bisa hanya dilakukan setelah api membesar. Menurutnya, pemerintah harus memperkuat upaya pencegahan dan deteksi dini.

Dia mendorong agar data hotspot, kondisi cuaca, kelembapan lahan, kondisi gambut hingga laporan masyarakat diintegrasikan untuk mempercepat respons terhadap potensi kebakaran.

Baca Juga

1 hari  lalu

Atasi Tumpang Tindih Lahan Petani, PKB Minta RUU Reforma Agraria Bentuk Badan Khusus Presiden

51 Akbar Budi

“Yang paling efisien adalah mencegah api membesar. Begitu ada indikasi kebakaran, respons harus dilakukan dalam hitungan jam, bukan menunggu api meluas dan asap menyebar,” ujarnya.

Selain itu, Ratna meminta pengelolaan kawasan gambut diperkuat. Langkah tersebut dapat dilakukan melalui pembasahan kembali lahan, pemeliharaan sekat kanal, pembangunan embung, patroli terpadu, serta pelibatan masyarakat.

Penegakan hukum, lanjut dia, juga harus dilakukan jika ditemukan unsur kesengajaan maupun kelalaian yang menyebabkan kebakaran.

Ratna turut meminta pemerintah pusat dan daerah memperkuat perlindungan masyarakat saat kualitas udara masuk kategori berbahaya. Hal itu mencakup penyampaian informasi kualitas udara secara cepat, pengaturan aktivitas luar ruangan, perlindungan kelompok rentan, hingga kesiapan fasilitas kesehatan.

Dia menyebut Indonesia dapat mempelajari sejumlah praktik yang diterapkan negara lain, salah satunya Singapura, dalam menghadapi polusi asap.

“Indonesia tidak harus meniru negara lain secara utuh, tetapi praktik yang relevan seperti sistem peringatan dini, koordinasi antarlembaga, perlindungan masyarakat, dan penegakan hukum dapat menjadi referensi untuk memperkuat penanganan karhutla,” katanya.

Ratna menegaskan penanganan karhutla harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Menurutnya, pemerintah tidak boleh baru bergerak ketika kualitas udara sudah memburuk.

“Penanganan karhutla bukan hanya soal pemadaman api. Ini soal mencegah kebakaran, menjaga lingkungan, menegakkan hukum, dan memastikan masyarakat terlindungi,” ujarnya.

ISPU di Sejumlah Wilayah Kalimantan

Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, mencatat nilai ISPU tertinggi, yakni 2.445 dengan parameter PM10.

Sejumlah wilayah lain juga mencatat angka ISPU tinggi, seperti terjadi dk Kabupaten Murung Raya tercatat 1.700, Barito Selatan Sanggu 1.000, Kapuas 742, Kotawaringin Timur 711, Pontianak Tenggara 620, Barito Kuala 580. Sementara hasil integrasi Mobile AQMS BPBD Kalteng 531, dan eluruhnya menggunakan parameter PM10.

Selanjutnya, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, mencatat ISPU 323 dengan parameter PM2,5. Sedangkan Kabupaten Kutai Barat Sendawar, Kalimantan Timur, mencatat ISPU 312 dengan parameter PM2,5.

Adapun dalam kategori ISPU, nilai di atas 300 masuk dalam kategori berbahaya.