KPU Tak Ajukan Tambahan Anggaran 2027: Dukung Kebijakan Efisiensi

TODAYNEWS.ID – Komisi Pemilihan Umum (KPU) memilih untuk tidak meminta tambahan dana kepada DPR, di saat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengajukan tambahan anggaran untuk tahun 2027.

Untuk diketahui, dalam rapat Komisi II DPR bersama para mitra kerjanya dengan agenda penetapan dan penyesuaian RKA K/L tahun 2027 hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI, pada Rabu (16/9/2026), Bawaslu mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp772,73 miliar dari pagu definitif Rp3,74 triliun.

Baca Juga

1 hari  lalu

Hari Kedua Evakuasi KMP Virgo Transport 8, Penumpang Selamat 108 Orang

77 Azis Arriadh

Sedangkan DKPP mengajukan tambahan Rp69,67 miliar dari pagu definitif Rp39,40 miliar, sementara KPU memutuskan untuk tidak mengajukan tambahan anggaran dari pagu definitif sebesar Rp4,68 triliun.

“Komisi II DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran tersebut, dan meminta kepada Badan Anggaran DPR RI ke dalam pagu alokasi anggaran (pagu definitif) tahun 2027 masing-masing kementerian/lembaga tersebut melalui pembahasan di Badan Anggaran DPR RI,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima membacakan kesimpulan rapat.

Sebab itu, sikap tersebut dinilai sebagai bentuk kehati-hatian KPU sekaligus mencerminkan semangat efisiensi anggaran yang tengah didorong pemerintah.

Baca Juga

5 hari  lalu

Hadapi Kemarau, Pemerintah Siapkan Bantuan Pangan dan Beras Subsidi

130 Azis Arriadh

Pengamat kebijakan publik dari Citra Institute, Efriza, menilai keputusan KPU yang memilih untuk tidak meminta tambahan anggaran merupakan langkah yang tepat.

Menurutnya, KPU menunjukkan sikap realistis dalam menyesuaikan kebutuhan anggaran dengan beban kerja yang akan dihadapi.

“Sebab pengelolaan anggaran negara rentan menjadi sorotan oleh publik yang dapat menghasilkan sentimen negatif terhadap institusi,” kata Efriza pada Rabu (16/9/2026) sore.

Dia mengatakan tahapan Pemilu 2029 pada 2027 belum memasuki fase yang terlalu krusial. Karena itu, pengajuan tambahan anggaran berpotensi menimbulkan pertanyaan mengenai kebutuhan penggunaannya.

“Artinya meminta tambahan anggaran dapat menjadi sorotan terkait untuk tujuan apa anggaran itu digunakan,” ujarnya.

Menurut Efriza, KPU justru dapat mengoptimalkan anggaran yang telah tersedia dalam pagu indikatif. Hal itu menunjukkan lembaga penyelenggara pemilu tersebut telah memperhitungkan kebutuhan anggaran dengan beban kerja yang akan dijalankan.

“Ini menunjukkan KPU telah mempelajari pagu anggaran dengan beban kinerja secara rinci dan matang, sehingga pemilihan waktu lebih diutamakan yang didasari kebutuhan dan beban kerja,” tuturnya.

Efriza juga mengaitkan keputusan tersebut dengan kebijakan efisiensi anggaran yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Dia menilai efisiensi anggaran bukan sekadar memangkas belanja, melainkan memastikan setiap pengeluaran pemerintah benar-benar diarahkan pada kebutuhan dan prioritas.

“Karena efisiensi yang diinginkan pemerintah bukan sekadar memangkas anggaran, tetapi memastikan belanja benar-benar sesuai kebutuhan dan prioritas, sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang memang mendorong efisiensi belanja,” ungkapnya.

Menurutnya, keputusan KPU tidak mengajukan tambahan anggaran juga menunjukkan adanya upaya untuk menerapkan disiplin fiskal tanpa mengorbankan pelaksanaan tugas kelembagaan.

Efriza menyebut sejumlah pekerjaan strategis KPU tetap dapat dilakukan, mulai dari pemutakhiran data pemilih, penguatan sistem informasi, pendidikan pemilih hingga konsolidasi kelembagaan.

“Sehingga, ketika KPU tidak meminta tambahan anggaran, ini menunjukkan adanya kesadaran KPU yang turut menerapkan disiplin fiskal negara. Meski begitu, efisiensi tidak menyebabkan kinerja tidak optimal,” katanya.

Dia menambahkan, tidak adanya permintaan tambahan anggaran bukan berarti KPU mengurangi kinerjanya. Sebaliknya, keputusan tersebut dinilai menunjukkan penyesuaian antara kebutuhan kelembagaan dengan kemampuan anggaran negara.

“Tidak meminta tambahan anggaran justru menunjukkan KPU sedang menyesuaikan diri dengan disiplin fiskal pemerintah, tetapi bukan artinya bekerja dengan tidak optimal apalagi tersendat-sendat,” pungkas Efriza.