Kemarau Diprediksi hingga November, Komisi V Minta Pemda Kalbar Antisipasi Krisis Air

TODAYNEWS.ID – Komisi V DPR RI meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) dan sejumlah pemangku kepentingan memperkuat koordinasi untuk mengantisipasi potensi krisis air bersih akibat kemarau panjang dan fenomena El Nino.

Anggota Komisi V DPR RI Yuliansyah, mengatakan berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), musim kemarau di sejumlah wilayah Kalbar berpotensi berlangsung hingga awal November 2026.

Baca Juga

1 hari  lalu

NU Jangan Sampai Berada dalam Kendali Kekuasaan

62 Akbar Budi

Menurutnya legislator dari Fraksi Gerindra itu kondisi tersebut memerlukan antisipasi agar kebutuhan air bersih warga tetap terpenuhi.

“Situasi El Nino saat ini, di mana kemarau menurut perkiraan BMKG bisa terjadi sampai awal November, kita mengimbau pemerintah daerah untuk mencarikan solusi-solusi untuk masyarakat,” kata Yuliansyah saat kunjungan kerja Komisi V DPR RI di Kabupaten Kubu Raya, Kalbar, pada Senin (24/8/2026).

Menurutnya, penanganan dampak kemarau tidak bisa dilakukan oleh satu pihak. Pemprov Kalbar perlu berkoordinasi dengan kementerian, lembaga, dan instansi terkait untuk memastikan warga di daerah terdampak tetap mendapatkan akses air bersih.

Baca Juga

1 hari  lalu

NU Jangan Sampai Berada dalam Kendali Kekuasaan

62 Akbar Budi

BMKG sendiri telah melakukan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) sebagai salah satu langkah untuk mengurangi dampak kekeringan. Namun, Yuliansyah mengingatkan efektivitas OMC bergantung pada kondisi atmosfer dan keberadaan awan yang dapat disemai.

“BMKG sudah melakukan OMC, tapi itu juga tergantung benih-benih awan yang ada. Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Kalbar bersama stakeholder terkait untuk membantu warga yang terdampak kekurangan air bersih,” ujarnya.

Dia menilai upaya mengatasi kekeringan tidak cukup hanya dengan mendatangkan hujan melalui OMC. Pemerintah juga perlu menyiapkan sumber air alternatif, terutama bagi masyarakat yang kesulitan memperoleh air bersih selama kemarau berkepanjangan.

Komisi V DPR RI, lanjut Yuliansyah, akan menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan langkah pemerintah dalam menangani dampak kemarau di Kalbar berjalan optimal. Dukungan juga akan diarahkan pada program yang dapat membantu masyarakat terdampak secara langsung.

“Kita pasti bersinergi dengan pemerintah daerah bagaimana untuk mengatasi dampak ini. Salah satunya BMKG yang melakukan OMC, kemudian kita membantu masyarakat yang terdampak melalui program penyediaan sumur bor,” pungkasnya.