Kabut Asap Kembali Melanda Riau, Perusahaan Terbukti Bakar Lahan Harus Dicabut Izinnya

TODAYNEWS.ID – Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Riau II, Mafirion, meminta pemerintah tidak hanya fokus memadamkan api akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih menyelimuti sejumlah wilayah Riau dan menimbulkan kabut asap tebal.

Namun legislator dari Fraksi PKB itu juga meminta pemerintah menindak tegas perusahaan yang terbukti melakukan pembakaran atau lalai menjaga areal konsesinya.

Baca Juga

21 jam  lalu

Senayan Minta Masyarakat Tak Resah Soal Pemblokiran Rekening Aktivis AMPB

63 Dhanis Iswara

Sebab itu, Mafirion mendukung langkah tegas Presiden Prabowo Subianto yang meminta aparat penegak hukum menyelidiki dugaan keterlibatan korporasi dalam karhutla.

“Saya mendukung ketegasan Presiden Prabowo Subianto yang meminta aparat penegak hukum menyelidiki indikasi keterlibatan korporasi dan memastikan izin perusahaan apa pun akan dicabut jika terbukti terlibat menyuruh membakar lahan,” kata Mafirion dalam keterangannya, pada Selasa (25/8/2026).

Mafirion juga menyoroti langkah pemerintah mendalami kasus tiga tersangka karhutla yang disebut tidak memiliki kebun di lokasi terbakar. Ketiganya diminta dibawa ke Jakarta untuk menjalani pendalaman lebih lanjut dengan melibatkan Badan Intelijen Negara (BIN).

Baca Juga

6 hari  lalu

Kabar Baik! PPPK Paruh Waktu Bakal Diangkat Jadi Penuh Waktu

140 Dhanis Iswara

Berdasarkan data BPBD Riau, sejak Januari hingga Agustus 2026, luas lahan yang terbakar mencapai sekitar 16.277,50 hektare. Dari 10.514 titik hotspot yang terdeteksi, sebanyak 521 titik telah menjadi titik kebakaran.

Hingga 24 Agustus, masih terdapat sekitar 900 hektare lahan yang terbakar di empat kabupaten di Riau.

Menurut Mafirion, penanganan karhutla tidak boleh berhenti pada pemadaman api. Penegakan hukum harus dilakukan terhadap pihak yang terbukti sengaja membakar maupun lalai sehingga menyebabkan kebakaran.

“Kalau ada perusahaan perkebunan maupun HTI yang terbukti melakukan pembakaran lahan, izin usahanya harus dicabut. Jangan sampai setiap tahun masyarakat Riau menjadi korban, sementara perusahaan yang bertanggung jawab tetap menjalankan usahanya,” tegasnya.

Dia menilai pencabutan izin harus menjadi opsi serius apabila penyelidikan dan proses hukum membuktikan kebakaran terjadi akibat kesengajaan atau kelalaian perusahaan dalam mengelola areal konsesinya.

Mafirion juga meminta pemerintah melakukan audit dan evaluasi terhadap seluruh perusahaan perkebunan dan hutan tanaman industri (HTI), terutama perusahaan yang wilayah konsesinya berada di sekitar lokasi kebakaran.

“Jangan hanya masyarakat yang terus diingatkan untuk tidak membakar. Perusahaan juga harus bertanggung jawab. Kalau memang terbukti membakar atau lalai sehingga kebakaran terjadi di wilayah konsesinya, harus ada sanksi yang tegas, termasuk pencabutan izin,” ujarnya.

Dia meminta aparat penegak hukum membuka secara transparan hasil penyelidikan terhadap titik-titik kebakaran yang berada di dalam maupun berdekatan dengan areal konsesi perusahaan.

Mafirion menegaskan penanganan karhutla harus mengutamakan keselamatan masyarakat. Menurutnya, kabut asap bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi juga berdampak pada kesehatan, pendidikan, aktivitas ekonomi, dan kualitas hidup masyarakat.

Pemerintah, lanjut dia, perlu membangun kebijakan pencegahan yang lebih permanen. Setiap pemegang izin perkebunan dan HTI harus memiliki sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang efektif.

Sistem tersebut antara lain mencakup kesiapan personel dan peralatan, ketersediaan sumber air, pemantauan titik api, serta respons cepat terhadap potensi kebakaran.

“Kita tidak ingin Riau setiap musim kemarau kembali menjadi langganan kabut asap. Pemerintah harus memutus mata rantai ini. Perusahaan yang taat harus diberikan apresiasi, tetapi perusahaan yang terbukti membakar atau lalai harus dikenakan sanksi maksimal,” katanya.

Mafirion juga mendukung langkah pemerintah dan aparat melakukan deteksi dini terhadap hotspot. Namun, dia menilai keberhasilan penanganan karhutla tidak cukup diukur dari seberapa cepat api dipadamkan.

“Riau membutuhkan kebijakan yang memberikan efek jera. Jangan sampai api padam, tetapi persoalan yang sama kembali terjadi tahun depan. Kalau terbukti perusahaan menjadi penyebab kebakaran, cabut izinnya. Keselamatan rakyat dan lingkungan harus ditempatkan di atas kepentingan bisnis,” pungkas Mafirion.