x

DPR Dorong ATR/BPN Bentuk Tim Khusus Identifikasi Sengketa Tanah

waktu baca 2 menit
Kamis, 20 Agu 2026 22:00 274

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi II DPR RI Fauzan Khalid, mendorong Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membentuk tim khusus untuk mengidentifikasi berbagai persoalan sengketa dan konflik pertanahan di Indonesia.

Hal itu disampaikan Fauzan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Kementerian ATR/BPN serta jajaran Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/8/2026).

“Saya kira pimpinan, kita penting memberikan semacam masukan kepada Kementerian ATR-BPN untuk membuat tim khusus mengidentifikasi persoalan-persoalan semacam ini,” kata Fauzan di ruang rapat Komisi II DPR.

Fauzan kemudian mencontohkan persoalan pertanahan yang terjadi di Nusa Tenggara Barat (NTB). Dia mengatakan lahan tersebut sebelumnya merupakan aset PTPN yang digunakan untuk perkebunan kapas.

Setelah Hak Guna Usaha (HGU) berakhir, BPN pada 2001 menerbitkan sertifikat atas lahan tersebut untuk masyarakat setempat. Namun, pada 2014 muncul rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyatakan lahan itu merupakan aset Pemerintah Provinsi NTB.

“Jadi, ada milik PTPN dulu, menanam kapas di kawasan, kemudian PTPN-nya selesai, HGU-nya selesai, tahun 2001 BPN menerbitkan sertifikat untuk masyarakat setempat. Tahun 2014 muncul rekomendasi BPK bahwa itu milik pemerintah provinsi NTB,” jelasnya.

Menurut Fauzan, persoalan tersebut kini semakin kompleks karena lahan yang disengketakan telah berkembang menjadi kawasan permukiman. Bahkan, terdapat kantor desa yang berdiri di lokasi tersebut.

“Sekarang itu sudah menjadi perkampungan, bahkan ada kantor desa di tempat itu,” ujar legislator NasDem itu.

Karena itu, Fauzan menilai perlu ada langkah khusus dan terkoordinasi untuk mengidentifikasi persoalan serupa. Langkah tersebut dinilai penting agar sengketa tidak berkembang menjadi konflik pertanahan berkepanjangan.

“Karena itu sekali lagi, mungkin Kementerian ATR-BPN penting membuat tim untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang sama seperti ini, kita sendiri membuat panja di DPR untuk mengawalnya,” pungkas Fauzan.

Pilkada & Pilpres

INSTAGRAM & TIKTOK

1 week ago
1 week ago
1 week ago
1 week ago
2 weeks ago
2 weeks ago
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa partainya tidak akan mengusulkan kandidat untuk mengisi posisi Wakil Presiden yang kosong. Keputusan tersebut diambil setelah AHY berkonsultasi dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), melalui sambungan video call. “Sikap ini sesuai dengan konstitusi Partai Demokrat yang telah saya konsultasikan tadi pagi melalui video call dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, yang sedang dalam perjalanan dari Semarang menuju Jakarta,” jelas AHY. #AHY #DEMOKRAT #WAPRES #gibran
 photo
pernyataan resmi Gibran Rakabuming Raka setelah mengajukan pengunduran diri sebagai Wakil presiden ke MPR. #GIBRANMUNDUR #WAPRES #TODAYNEWS
 photo
Gibran Rakabuming Raka meninggalkan Gedung DPR/MPR tak lama setelah menyerahkan surat pengunduran diri sebagai wakil presiden ke MPR. #gibranmundur #gibran #dpr #mpr
 photo
Momen Gibran Rakabuming Raka tiba di Gedung DPR/MPR untuk menyerahkan surat pengunduran diri pada Kamis (12/11/2026). #gibran #Gibranmundur #dpr #mpr #todaynews
 photo
LAINNYA