x

DPRD Jabar Dukung Pembentukan Satgas Perlindungan PMI

waktu baca 2 menit
Kamis, 30 Jul 2026 12:09 52 Azis Arriadh

TODAYNEWS.ID – DPRD Provinsi Jawa Barat mengapresiasi sekaligus mendukung langkah Pemerintah Kabupaten Cianjur membentuk Satuan Tugas (Satgas) yang melibatkan berbagai unsur untuk mencegah dan menangani persoalan pekerja migran Indonesia (PMI) nonprosedural atau ilegal.

Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat Abdul Karim mengatakan keberangkatan pekerja migran secara nonprosedural menuju sejumlah negara terlarang di Timur Tengah masih tergolong tinggi, termasuk yang berasal dari Kabupaten Cianjur.

Menurut dia, Pemkab Cianjur perlu melakukan berbagai langkah untuk menekan keberangkatan warga ke luar negeri tanpa melalui prosedur resmi. Salah satunya dengan membentuk satgas yang melibatkan aparat desa, kecamatan, hingga ketua rukun tetangga (RT).

“Kami mendukung penuh terbentuknya satgas perlindungan pekerja migran di Cianjur. Selain melakukan pengawasan termasuk meningkatkan sosialisasi terkait prosedur bekerja keluar negeri, kami juga siap dilibatkan,” katanya.

Abdul Karim berharap ke depan tidak ada lagi pekerja migran yang menghadapi masalah setelah tiba di negara tujuan. Sebelum diberangkatkan, calon pekerja perlu mendapatkan wawasan dan pendidikan mengenai prosedur yang harus ditempuh untuk memudahkan proses bekerja di luar negeri.

Setelah terbentuk, satgas diharapkan dapat menjalankan berbagai kegiatan, termasuk memberikan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat mengenai persiapan yang dibutuhkan untuk bekerja secara prosedural di luar negeri.

Dia menjelaskan kasus yang menimpa Ai Juariah, pekerja migran asal Desa Karangwangi, Kecamatan Ciranjang, menjadi pengingat bahwa masih banyak warga tergiur bekerja di luar negeri melalui jalur nonprosedural.

“Ini harus menjadi perhatian bersama tidak hanya satgas termasuk warga yang berminat bekerja keluar negeri harus mendapatkan edukasi dan gambaran jangan karena berharap gaji besar melupakan resiko yang akan dihadapi,” katanya.

Politikus Partai Gerindra tersebut meminta masyarakat mencari informasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan sebelum memutuskan bekerja di luar negeri. Masyarakat dapat mendatangi dinas terkait untuk memperoleh berbagai informasi yang dibutuhkan.

“Pastikan keamanan dan kenyamanan saat bekerja di luar negeri, jangan sampai niat memperbaiki ekonomi malah sebaliknya menjadi petaka karena berangkat secara nonprosedural,” katanya.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Cianjur bersama Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) dan Polres Cianjur mempercepat pembentukan satgas guna mencegah keberangkatan pekerja migran secara ilegal.

Bupati Cianjur Mohammad Wahyu Ferdian mengatakan pembentukan satgas bertujuan memberikan perlindungan optimal kepada masyarakat Cianjur yang hendak bekerja di luar negeri, terutama mereka yang berpotensi menjadi korban penipuan melalui proses nonprosedural.

Pilkada & Pilpres

INSTAGRAM

2 days ago
3 days ago
5 days ago
1 week ago
1 week ago
1 week ago

LAINNYA
x
x

mancingduit

situs slot gacor