Kemenkeu Dorong Peluang Ekonomi Baru di Kawasan Transmigrasi

TODAYNEWS.ID – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menilai kebijakan fiskal dapat menjadi penggerak lahirnya pusat-pusat pertumbuhan baru di kawasan transmigrasi sekaligus membuka peluang ekonomi yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Ferry Ardiyanto menegaskan bahwa pembangunan harus memberikan manfaat langsung kepada masyarakat lokal. Hal itu dilakukan melalui penyediaan infrastruktur, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan penguatan keterkaitan ekonomi daerah.

“Kita tidak hanya ingin membangun new center of growth di wilayah transmigrasi, tetapi juga new center of opportunities,” kata Ferry dalam pembekalan Tim Ekspedisi Patriot 2026 di Jakarta, Rabu.

Menurut Ferry, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan tidak seharusnya ditempatkan sebagai dua sasaran yang saling berlawanan.

Karena itu, kebijakan fiskal perlu dirancang agar pertumbuhan ekonomi berjalan beriringan dengan perluasan kesempatan sekaligus pengurangan kesenjangan antarwilayah.

Ia menjelaskan, arah kebijakan fiskal untuk kawasan transmigrasi bertumpu pada tiga aspek utama, yaitu konektivitas, kapasitas lokal, dan keterkaitan ekonomi daerah.

“Untuk kawasan transmigrasi, target kita kebijakan fiskal bukan sekadar menciptakan growth poles, tetapi inclusive growth poles yang memberi manfaat langsung kepada masyarakat,” ujar Ferry.

Pemerintah memperkuat konektivitas melalui pembangunan infrastruktur dasar agar masyarakat di kawasan transmigrasi lebih mudah terhubung dengan pusat-pusat kegiatan ekonomi.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi salah satu instrumen yang digunakan pemerintah untuk membangun jembatan, infrastruktur, serta hunian di kawasan tersebut.

Pada saat yang sama, kapasitas masyarakat ditingkatkan melalui layanan pendidikan, kesehatan, dan pelatihan. Pemerintah juga memberikan dukungan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), termasuk membuka akses pembiayaan.

“Pertumbuhan dan pemerataan tidak harus menjadi suatu pilihan yang saling mengorbankan. Tantangan kebijakan fiskal adalah memastikan pertumbuhan sekaligus memperluas kesempatan dan mengurangi kesenjangan ekonomi,” ujar dia.

Ferry menuturkan, kebijakan fiskal juga ditujukan untuk memperkuat keterkaitan ekonomi lokal. Setiap investasi diharapkan mampu membuka lapangan kerja sekaligus melibatkan tenaga kerja, UMKM, petani, serta rantai pasok daerah.

Menurutnya, pemberian insentif fiskal akan mempertimbangkan hasil yang dicapai dan tidak hanya berpatokan pada besarnya nilai investasi yang masuk.

Keberhasilan pembangunan juga tidak sekadar diukur dari peningkatan produk domestik regional bruto (PDRB). Indikator lainnya mencakup penurunan angka kemiskinan, kenaikan pendapatan dan kesempatan kerja, serta berkurangnya kesenjangan antarwilayah.

Ferry menjelaskan bahwa APBN memiliki fungsi sebagai peredam gejolak ekonomi, penggerak pembangunan, dan instrumen untuk melindungi masyarakat miskin di tengah ketidakpastian global.

Untuk menjalankan fungsi tersebut, pemerintah berupaya menjaga pasokan dan stabilitas harga energi serta pangan. Subsidi diberikan agar lonjakan harga tidak langsung membebani masyarakat, sementara program perlindungan sosial disalurkan untuk menjaga daya beli.

Pemerintah turut menyiapkan berbagai stimulus ekonomi, termasuk program vokasi dan magang yang direncanakan diluncurkan pada semester II 2026.

Ferry menambahkan, strategi ekonomi dan fiskal 2027 mengangkat tema “Ekonomi Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat”.

Strategi tersebut didukung kebijakan fiskal yang disiplin, berhati-hati, dan berkelanjutan. Kebijakan moneter juga diarahkan untuk menjaga stabilitas dan likuiditas sektor riil, disertai dukungan investasi bagi program prioritas di bidang pangan, energi, hilirisasi, serta industrialisasi.

Ia menyatakan fundamental ekonomi Indonesia masih terjaga di tengah gejolak global. Pada triwulan I 2026, ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen secara tahunan, sedangkan inflasi Juni 2026 tercatat sebesar 3,34 persen.

Cadangan devisa pada Juni 2026 mencapai 145,6 miliar dolar AS atau sekitar Rp2.360 triliun. Jumlah tersebut setara dengan pembiayaan kebutuhan impor selama 5,5 bulan.

Likuiditas ekonomi juga terus menopang aktivitas perekonomian. Uang primer (M0) pada pekan kedua Juli 2026 tumbuh 16,2 persen secara tahunan, sementara kredit perbankan pada Juni 2026 meningkat 12,7 persen.

Sementara itu, akumulasi aliran modal masuk hingga 27 Juli 2026 mencapai Rp115 triliun, yang ditopang investasi pada Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).