KPK Tetapkan Bupati Lombok Barat Tersangka

TODAYNEWS.ID — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menaikkan status perkara operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), ke tahap penyidikan.

Lembaga antirasuah juga telah menetapkan tersangka dalam perkara tersebut setelah melakukan gelar perkara pada Senin (20/7/2026) malam.

Baca Juga

5 hari  lalu

Indodax Langgar Aturan OJK dan Bappebti, Polri: Bisa di Pidana

117 Afrizal Ilmi

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan keputusan menaikkan perkara ke tahap penyidikan diambil setelah tim penyidik melakukan ekspose atas hasil operasi tangkap tangan yang digelar di Lombok Barat.

“Terkait kegiatan penyelidikan tertutup di wilayah Kabupaten Lombok Barat, malam tadi sudah dilakukan ekspose dan diputuskan bahwa perkara ini naik ke tahap penyidikan,” kata Budi di Jakarta, Selasa (21/7/2026).

Meski telah menetapkan tersangka, KPK belum mengumumkan identitas maupun konstruksi lengkap perkara. Saat ini, penyidik masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap delapan orang.

Baca Juga

9 jam  lalu

Pakar Hukum: Kasus Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Layak Diambil Alih KPK

43 Afrizal Ilmi

Delapan orang tersebut terdiri atas Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini, Direktur Utama PT Air Minum Giri Menang (Perseroda) Sudirman, Kepala Dinas PUPRPKP Lombok Barat Lalu Ratnawi, tiga ajudan dan sopir Bupati, serta dua orang dari pihak swasta.

Sebelumnya, KPK mengamankan 19 orang dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan di wilayah Lombok Barat pada Senin (20/7/2026).

Dalam perkembangannya, tim penyidik kembali mengamankan seorang pihak swasta di Jakarta pada hari yang sama sehingga total pihak yang diamankan menjadi 20 orang.

Selain mengamankan sejumlah pihak, KPK juga menyita barang bukti berupa uang tunai pecahan rupiah serta sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang sedang diselidiki.

“Tim juga mengamankan barang bukti, di antaranya dalam bentuk uang tunai dalam pecahan rupiah, dan juga beberapa dokumen yang diduga terkait dalam perkara ini,” ujar Budi.

Saat ditanya mengenai nilai uang tunai yang disita, Budi hanya menyebut jumlahnya mencapai ratusan juta rupiah.

Menurutnya, penyidik masih akan mendalami keterkaitan uang dan dokumen yang diamankan untuk mengungkap secara utuh konstruksi perkara, termasuk peran masing-masing pihak yang telah diperiksa.

KPK memiliki waktu maksimal 1×24 jam sejak penangkapan untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan.

Lembaga antirasuah dijadwalkan mengumumkan secara resmi identitas tersangka, barang bukti, serta dugaan tindak pidana korupsi yang menjerat para pihak setelah pemeriksaan intensif rampung.