Fraksi Golkar Pertanyakan Kritik Melalui Kabinet Bayangan: Siapa yang Tindak Lanjuti?

TODAYNEWS.ID – Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, Muhammad Sarmuji, memberikan tanggapan terkait langkah sejumlah kelompok masyarakat sipil yang membentuk kabinet bayangan sebagai bentuk kritik terhadap jalannya pemerintahan.

Sarmuji menilai aksi tersebut merupakan hak warga negara yang patut dihargai. Kendati demikian, Sarmuji mengingatkan bahwa penyampaian kritik melalui institusi resmi seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan jauh lebih efektif.

Hal ini menurutnya, karena DPR memiliki kewenangan konstitusional untuk melakukan pengawasan secara langsung terhadap kebijakan pemerintah.

Baca Juga

5 hari  lalu

Perkuat Asta Cita ke-6, Pemerintah Optimalkan Potensi Desa Lewat Koperasi Merah Putih

100 Dhanis Iswara

“Itu hak warga negara, silakan saja. Namun, kritik masyarakat sebenarnya juga bisa disalurkan melalui institusi resmi seperti DPR, yang memiliki tugas melakukan pengawasan,” kata Sarmuji di kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/7/2026).

Sebab itu, Sarmuji pun mempertanyakan efektivitas tindak lanjut dari kritik yang disalurkan di luar lembaga formal itu. Menurutnya, keberadaan kabinet bayangan seringkali tidak memiliki mekanisme eksekusi atau tindak lanjut kebijakan yang jelas.

“Kalau kritik disampaikan melalui kabinet bayangan, pertanyaannya adalah siapa yang akan menindaklanjutinya,” ujarnya.

Baca Juga

1 jam  lalu

Pezeshkian Tegaskan Iran dalam Perang Skala Penuh dengan AS

26 Dhanis Iswara

“Sementara kalau disampaikan melalui lembaga resmi seperti DPR, ada pihak yang menindaklanjuti sekaligus mengawasi tindak lanjut tersebut,” jelas Sarmuji.

Meski menyoroti efektivitas jalur penyampaian aspirasi tersebut, Fraksi Partai Golkar DPR RI tetap terbuka terhadap berbagai bentuk masukan demi perbaikan kinerja pemerintah ke depannya.

“Meski begitu, pembentukannya tetap kami hargai,” tutupnya.

Sebelumnya jagat media dihebohkan dengan kemunculan Kabinet Bayangan yang dibentuk sebagai wadah pengawasan alternatif terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Kabinet Bayangan adalah platform pengawasan dan penyusun alternatif kebijakan berbasis bukti, bekerja secara pro bono, dan bersifat nonpartisan,” kata Ketua Panitia Seleksi Kabinet Bayangan Feri Amsari.

Inisiatif tersebut diisi oleh berbagai figur kredibel, mulai dari akademisi, aktivis masyarakat sipil, hingga pegiat kebijakan publik.

Kehadiran mereka bertujuan untuk memberikan kritik konstruktif serta menawarkan rekomendasi kebijakan tandingan yang solutif bagi pemerintah.