Komisi IX Janji Kawal Aspirasi Mitra MBG untuk Dibawa dalam RDP Bersama BGN

TODAYNEWS.ID – Komisi IX DPR RI berkomitmen memperjuangkan nasib para mitra Badan Gizi Nasional (BGN) yang terdampak kebijakan moratorium dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Komitmen ini ditegaskan oleh Anggota Komisi IX DPR RI, Muazzim Akbar, saat menerima audiensi dari Asosiasi Mitra Badan Gizi Nasional dan Konsorsium Mitra Makan Bergizi Gratis dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), Selasa (14/7/2026).

Baca Juga

5 hari  lalu

Pakar Hukum: RUU Ketenagakerjaan Harus Visioner, Jangan Cuma ‘Copy-Paste’ UU Lama

86 Dhanis Iswara

Muazzim memastikan seluruh aspirasi yang disampaikan para mitra akan menjadi bahan pembahasan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi IX dan BGN yang dijadwalkan berlangsung Jumat (17/7/2026) mendatang.

“Insyaallah, apa yang disampaikan Bapak-Ibu pada hari ini akan kami diskusikan dalam RDP dengan BGN. Komisi IX akan memperjuangkan aspirasi yang telah disampaikan,” kata Muazzim.

Ia menjelaskan, meski pemerintah saat ini menerapkan moratorium dalam rangka menata mekanisme dan efektivitas penggunaan anggaran, Program MBG tetap menjadi prioritas utama. Mengingat kegiatan belajar mengajar di sekolah telah dimulai kembali, ia menegaskan program ini harus terus berjalan.

Baca Juga

2 hari  lalu

3 Pekerja Tewas di Gorong-gorong , Komisi IX Desak Investigasi Pelanggaran K3 

88 Akbar Budi

“Program Makan Bergizi Gratis wajib terus berjalan. Jadi tidak perlu khawatir karena anak-anak sudah kembali bersekolah dan program ini tetap menjadi perhatian pemerintah,” ujarnya.

Muazzim menegaskan Komisi IX akan memberikan perhatian khusus kepada mitra yang telah memenuhi seluruh persyaratan administrasi, termasuk telah memperoleh ID resmi serta rekomendasi dari BGN, namun belum dapat beroperasi akibat kebijakan moratorium.

Menurutnya, kelompok mitra tersebut memiliki dasar yang kuat untuk diperjuangkan agar segera memperoleh kepastian.

Sebaliknya, legislator Fraksi PAN ini menilai kondisi berbeda berlaku bagi pihak yang membangun fasilitas secara mandiri tanpa lebih dahulu memperoleh persetujuan atau identitas resmi dari BGN.

“Kalau sudah mendapatkan ID, sudah mendapat rekomendasi, tentu akan kami perjuangkan. Tetapi kalau belum mendapatkan ID dari BGN lalu membangun sendiri, itu tentu menjadi tanggung jawab masing-masing dan akan sulit untuk diperjuangkan,” tegasnya.

Di akhir pernyataannya, Muazzim kembali memastikan Komisi IX DPR RI akan menyampaikan seluruh aspirasi mitra kepada BGN serta mengawal penyelesaiannya agar para mitra yang telah memenuhi ketentuan tidak dirugikan akibat kebijakan moratorium.

Untuk itu, Muazzim berharap pertemuan dengan BGN nanti akan menghasilkan solusi konkret yang memberikan kepastian bagi mitra yang telah memenuhi ketentuan, sekaligus menjamin keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis di seluruh daerah.