Alasan Prabowo Tidak Tetapkan Bencana Nasional: Negara Mampu Menghadapinya

TODAYNEWS.ID – Presiden Prabowo Subianto, menegaskan keseriusan pemerintah dalam menangani dampak bencana di sejumlah wilayah Sumatera secara menyeluruh dan terukur, meski tidak menetapkannya sebagai bencana nasional.

Prabowo menjelaskan bahwa keputusan untuk tidak menetapkan status bencana nasional didasarkan pada pertimbangan kemampuan negara dalam menangani dampak bencana, tanpa mengurangi keseriusan pemerintah dalam memberikan bantuan.

Baca Juga

11 jam  lalu

Kemenhub Periksa Lebih dari 100 Ribu Kendaraan Angkutan Orang Selama Periode Nataru

3 Dhanis Iswara

Hal itu ditegaskan Prabowo saat memimpin rapat bersama sejumlah menteri dan pejabat terkait usai meninjau rumah hunian Danantara di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, pada Kamis (1/1/2026).

“Kita sebagai bangsa, sebagai negara mampu menghadapi, ya kita tidak perlu menyatakan bencana nasional. Tetapi tidak berarti kita tidak memandang ini sebagai hal yang sangat serius,” ujar Prabowo.

Prabowo menekankan bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran yang sangat besar serta mengerahkan seluruh unsur kabinet untuk bekerja langsung di lapangan.

Baca Juga

4 hari  lalu

KAI Daop 7 Madiun Perketat Pengamanan Selama Angkutan Nataru 2025/2026

9 Afrizal Ilmi

Lebih lanjut, Prabowo menyebut bahwa penanganan dilakukan secara paralel di berbagai wilayah terdampak seperti Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat serta provinsi lainnya.

“Nyatanya dari seluruh kabinet hari ini ada berapa menteri di sini ya kan, dua sedang di Aceh Utara, 10 menteri sedang di Aceh sekarang, ada berapa menteri lagi yang sedang di tempat lain coba, dan juga kita masih hadapi beberapa lagi kabupaten di beberapa provinsi lain yang juga ada masalah,” ungkap Presiden.

Adapun kunjungan kerja dan rapat terbatas yang dilaksanakan Prabowo di momentum Tahun Baru 2026 ini, menegaskan komitmen kuat pemerintah untuk tetap hadir dan bekerja bagi rakyat meskipun dalam masa libur nasional.

Kepala Negara ingin memastikan langsung bahwa seluruh proses penanganan dan pemulihan pascabencana berjalan sesuai rencana dan menyentuh kebutuhan mendasar warga.