Selamatkan Kerugian Petani Rp42 Miliar, Barantin Gagalkan Peredaran 75 Ribu Bibit Sawit Ilegal

TODAYNEWS.ID – Badan Karantina Indonesia (Barantin) melalui Karantina Lampung berhasil menggagalkan peredaran 75.992 butir bibit kelapa sawit ilegal. Penindakan ini menjadi langkah krusial dalam melindungi petani dan industri sawit nasional dari potensi kerugian ekonomi yang diperkirakan mencapai Rp42 miliar per tahun.

Kepala Badan Karantina Indonesia, Abdul Kadir Karding, menegaskan bahwa penindakan ini merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam melindungi petani dari praktik perdagangan benih palsu.

Baca Juga

4 hari  lalu

Pemerintah Ajak Masyarakat Jelajahi Indonesia Lewat Deretan Event Olahraga hingga Konser Musik

108 Dhanis Iswara

“Kembali saya tegaskan bahwa negara tidak boleh kalah, negara tidak boleh lengah. Kami mengajak seluruh pelaku usaha untuk mematuhi ketentuan yang berlaku,” tegas Karding dalam konferensi pers di Bandar Lampung, Kamis (31/7/2026).

“Bagi siapa saja yang dengan sengaja melanggar, kami akan bertindak tegas. Jika terdapat unsur pidana, proses hukum akan kami tempuh sesuai peraturan yang berlaku,” tambah Karding menegaskan.

Karding menjelaskan, 75.992 bibit sawit ilegal tersebut berpotensi menanam sekitar 500 hektare lahan perkebunan. Bahaya terbesarnya, petani baru akan menyadari bibit tersebut palsu setelah merawatnya selama 3–4 tahun hingga masa produksi tiba.

Baca Juga

1 minggu  lalu

Hari Bhakti TNI AU ke-79, Lakespra dr. Saryanto Hadirkan Layanan Kesehatan Gratis bagi Masyarakat

146 Hasanuddin

“Saat itulah kerugian sebenarnya muncul, hasil panen sangat rendah, bahkan tanaman bisa tidak berbuah sama sekali,” jelasnya.

Karding mengatakan bahwa berdasarkan kalkulasi Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, dampak dari peredaran bibit palsu ini berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi hingga Rp3,5 miliar per bulan atau setara Rp42 miliar per tahun.

“Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi sekitar Rp3,5 miliar per bulan atau sekitar Rp42 miliar per tahun,” terang Karding.

Kronologi Pengungkapan dan Modus Operandi

Adapun pengungkapan kasus ini berlangsung bertahap sepanjang 11 Februari hingga 10 April 2026. Petugas Karantina Lampung menahan 170 paket berisi ribuan bibit sawit ilegal di Terminal Kargo Bandara Raden Inten II, Lampung.

Pemeriksaan awal menemukan sejumlah kejanggalan pada kemasan maupun sertifikat yang mengatasnamakan Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS). Selain itu, seluruh paket diketahui tidak dilengkapi dokumen karantina maupun dokumen persyaratan lain yang diwajibkan dalam lalu lintas bibit tanaman.

Hasil penelusuran menunjukkan bibit tersebut dipasarkan melalui berbagai platform perdagangan daring, seperti TikTok Shop, Shopee, Tokopedia, dan Lazada.

Selanjutnya, paket dikirim menggunakan jasa ekspedisi J&T Express dan Lion Parcel dengan harga sekitar Rp1.300 per butir, jauh di bawah harga bibit resmi PPKS yang berkisar Rp8.300 per butir. Perbedaan harga yang mencolok tersebut menjadi salah satu indikasi kuat adanya dugaan peredaran bibit sawit ilegal.

Untuk memastikan keaslian bibit, Karantina Lampung melakukan penelusuran bersama perusahaan jasa ekspedisi dan sejumlah pihak terkait.

Hasil pendalaman menemukan bahwa pengirim menggunakan identitas palsu, isi paket disamarkan sebagai barang lain, lokasi pengiriman berpindah-pindah, serta paket diantar langsung ke loket ekspedisi guna menghindari pelacakan.

Verifikasi yang dilakukan bersama PT Bina Sawit Makmur, Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS), PT Dami Mas Sejahtera, dan Balai Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih (BP2MB) Provinsi Lampung memastikan bahwa bibit yang diamankan merupakan bibit palsu, termasuk seluruh dokumen yang menyertainya.

Dalam pengungkapan kasus, Karantina Lampung juga berkoordinasi dengan Direktorat Intelijen Keamanan Polda Lampung untuk menelusuri pelaku di balik peredaran bibit sawit ilegal.

Hasil penyelidikan mengindikasikan adanya keterkaitan antarakun penjual di marketplace yang mengarah pada dugaan satu jaringan yang dikendalikan secara terpusat.

Tim gabungan telah mengantongi perkiraan lokasi pelaku dan hingga kini masih melakukan verifikasi lapangan. Sementara itu, sejak 10 April 2026 tidak lagi ditemukan pengiriman bibit sawit ilegal, meski proses penyelidikan terhadap jaringan pelaku masih terus berlangsung.