Prabowo Pimpin Rapat KSSK, Tegaskan Komitmen Jaga Stabilitas Keuangan dan Nilai Tukar Rupiah

TODAYNEWS.ID – Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (27/7/2026). Pertemuan ini digelar untuk memperkuat koordinasi lintas otoritas demi menjaga stabilitas sistem keuangan nasional dan tingkat kepercayaan pasar.

Usai mengikuti rapat, Pejabat sementara (Pjs) Gubernur Bank Indonesia, Destry Damayanti, menyampaikan bahwa KSSK berkomitmen untuk terus meningkatkan sinergi antarlembaga, khususnya dalam menyelaraskan berbagai kebijakan strategis.

Baca Juga

6 hari  lalu

Taruna Ikrar: Apresiasi Presiden Prabowo Menjadi Amanah BPOM Perkuat Perlindungan Kesehatan Rakyat Indonesia

102 Hasanuddin

“Intinya adalah ke depan bagaimana KSSK terus, di dalam KSSK-nya juga terus meningkatkan koordinasi dan kerja sama, khususnya terkait dengan kebijakan-kebijakan di mana masing-masing kita ada kebijakan yang bisa, harus, kita koordinasikan,” ucap Destry dalam keterangannya.

Destry menjelaskan bahwa koordinasi tersebut melibatkan empat pilar utama KSSK, yakni Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Sinergi ini menurutnya, akan terus ditingkatkan guna menyelaraskan kebijakan yang menjadi kewenangan dari masing-masing otoritas.

Baca Juga

5 hari  lalu

Temui Prabowo, Direktur FBI Kembalikan Artefak Budaya Indonesia yang Diselundupkan ke AS

93 Dhanis Iswara

“Intinya tadi seperti itu, peningkatan dari masing-masing, dari Bank Indonesia apa yang bisa dilakukan, dari OJK, dari LPS, dan kemudian juga dari Kementerian Keuangan,” katanya.

Terkait kebijakan moneter, Destry menegaskan bahwa Bank Indonesia tetap menempatkan stabilitas nilai tukar rupiah sebagai prioritas utama. Untuk menjaga hal tersebut, BI akan terus mengoptimalkan intervensi di pasar keuangan.

“Kami juga akan terus berada di pasar, baik dengan melalui intervensi di spot, DNDF, ataupun NDF. Dan juga tentunya di satu sisi juga kebijakan kami yang bersifat untuk pro-growth akan kami teruskan melalui kebijakan makroprudensial kami,” kata Destry.

Selain menjaga stabilitas, BI juga akan melanjutkan berbagai kebijakan untuk mendorong arus masuk modal asing. Sesuai keputusan rapat dewan gubernur (RDG) bulan Juli lalu, Destry menuturkan bahwa BI tetap memberikan insentif bagi aliran modal masuk, antara lain melalui penurunan biaya hedging.

“Jadi kami berlima dengan ADG (anggota dewan gubernur) yang lain akan terus komitmen dan terus melanjutkan keberlangsungan tugas kami sesuai dengan amanah yang telah dimandatkan kepada kami di Bank Indonesia,” tuturnya.

Melalui penguatan koordinasi KSSK yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo, pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.

Hal ini menjadi fondasi penting dalam mempertahankan kepercayaan pasar, memperkuat ketahanan ekonomi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.