Prabowo Optimistis Strategi Transformasi Bangsa Mampu Angkat Jutaan Rakyat dari Kemiskinan

TODAYNEWS.ID – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa strategi transformasi bangsa yang tengah dijalankan pemerintah berfokus pada upaya mengangkat sebanyak-banyaknya rakyat Indonesia keluar dari kemiskinan.

Hal tersebut disampaikan Prabowo saat menutup Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Senin (31/8/2026).

Baca Juga

5 hari  lalu

BNPB Petakan Wilayah Terdampak Gempa M 7,7 NTT dari Udara

108 Dhanis Iswara

Prabowo mengatakan, pesan yang disampaikan Rais Aam terpilih dalam Muktamar ke-35 NU sejalan dengan arah perjuangan pemerintah dalam menjalankan strategi transformasi bangsa.

Menurut dia, keberpihakan terhadap rakyat serta upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat merupakan kewajiban bersama.

“Jadi inilah saya kira kewajiban kita bersama bahwa fokus, perhatian, tujuan dari strategi transformasi bangsa kita yang saya sekarang pimpin dan kendalikan adalah bagaimana mengangkat sebanyak-banyaknya rakyat Indonesia keluar dari kemiskinan,” ujar Prabowo.

Baca Juga

2 hari  lalu

BMKG Ingatkan Gelombang Tinggi hingga 4 Meter di Sejumlah Perairan Indonesia

91 Dhanis Iswara

Prabowo menegaskan, pemerintah optimistis mampu mewujudkan target tersebut melalui perencanaan yang telah diperhitungkan secara cermat.

Ia mengatakan, pemerintah telah mencatat sejumlah capaian dalam dua tahun pertama kepemimpinannya dan yakin dapat terus mengangkat jutaan masyarakat Indonesia keluar dari kemiskinan.

“Kita harus berani, dan saya sudah hitung dengan cermat sampai ke rupiah-rupiahnya. Saya sudah hitung dan saya yakin dan percaya kita akan berhasil. Kita akan mengangkat jutaan rakyat kita keluar dari kemiskinan dan kita sudah buktikan dalam dua tahun pertama kita,” kata Prabowo.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga memaparkan langkah pemerintah melakukan transformasi dan efisiensi terhadap badan usaha milik negara (BUMN).

Menurut Prabowo, hingga 31 Desember 2026, pemerintah menargetkan menutup sedikitnya 700 BUMN lagi sehingga jumlah perusahaan pelat merah tersisa sekitar 200 hingga 250 BUMN.

Ia menyebut, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan efisiensi pengelolaan negara sekaligus memastikan sumber daya yang dimiliki dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

“Dan pemerintah yang saya pimpin, Desember 31, 2026 kami akan menutup lagi, paling sedikit 700 lagi yang kami akan tutup. Jadi nanti hanya tinggal mungkin 250 BUMN. Tinggal 200, 250,” ujar Prabowo.

Prabowo memperkirakan kebijakan tersebut dapat menghasilkan penghematan hingga Rp 100 triliun dari pengurangan biaya operasional, termasuk biaya rutin serta gaji direksi dan komisaris.

Menurut dia, total penghematan pemerintah di berbagai bidang saat ini telah mencapai lebih dari Rp 200 triliun dan mendekati Rp 300 triliun setiap tahun.

Dana hasil penghematan tersebut, kata Prabowo, akan dialihkan untuk program-program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

“Berarti harapan saya kita bisa menghemat Rp 100 triliun. Dari overhead, dari biaya rutin, gaji direksi, gaji komisaris, dan penghematan kita di berbagai bidang sudah mendekati setiap tahun lebih dari Rp 200 triliun, mendekati Rp 300 triliun setiap tahun,” ungkapnya.

“Uang inilah yang kita alihkan, yang kita gelontorkan sebesar-besarnya langsung ke rakyat. Ini yang kita pakai,” lanjut Prabowo.

Selain efisiensi, Prabowo menekankan pentingnya menjaga kemandirian pembiayaan pembangunan nasional.

Lebih lanjut, Pemerintah kata Prabowo, tetap membuka peluang investasi masuk ke Indonesia. Namun, pemerintah juga berupaya mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan melalui utang.

“Kita sekarang berusaha tidak mau terlalu banyak pinjam-pinjam uang dari mana-mana. Ajak investasi boleh, kalau kita pinjam uang, kita mau pinjam uang yang bunganya sekecil mungkin,” ujar Prabowo.

Prabowo kemudian mengungkapkan bahwa Indonesia sempat mendapat tawaran pinjaman dari Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF).

Namun, pemerintah memutuskan untuk menolak tawaran tersebut karena Indonesia dinilai masih mampu memenuhi kebutuhan pembiayaannya tanpa pinjaman dari IMF.

“Jadi saya kira kemarin, beberapa bulan yang lalu, kaget Menteri Keuangan kita di Washington DC ditawarin pinjaman dari IMF, kita tolak. Terima kasih Indonesia masih bisa tanpa pinjaman dari IMF,” pungkas Prabowo.