Prabowo Akui Janji Kampanye Belum Tuntas

TODAYNEWS.ID — Presiden Prabowo Subianto mengakui seluruh janji kampanyenya belum sepenuhnya terealisasi. Pengakuan itu disampaikan dalam Sidang Tahunan MPR RI di Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Prabowo mengatakan pemerintahannya telah berjalan selama 21 bulan atau 663 hari. Dalam periode tersebut, pemerintah mulai mengurai sejumlah persoalan yang selama ini dianggap sulit diselesaikan.

Baca Juga

1 minggu  lalu

Prabowo: Pembangunan Bangsa Harus Rasional, Berbasis Sains dan Fakta

127 Dhanis Iswara

“Saya belum bisa mengatakan bahwa seluruh persoalan bangsa telah selesai,” kata Prabowo. Ia juga menegaskan belum seluruh janji yang pernah disampaikannya berhasil ditunaikan.

Meski begitu, Prabowo menyebut pemerintah telah mengambil sejumlah langkah konkret. Ia mengatakan terdapat 121 kebijakan transformatif yang telah diputuskan dan dijalankan selama masa kepemimpinannya.

Menurut Prabowo, jumlah tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah menangani persoalan mendasar. Kebijakan itu rata-rata diluncurkan sekitar satu kebijakan setiap lima hari.

Baca Juga

3 jam  lalu

Prabowo Dorong Ekosistem Kendaraan Listrik Nasional, Cicilan Bakal Dipermudah

36 Dhanis Iswara

Prabowo menegaskan pemerintah tidak mengklaim seluruh persoalan telah selesai. “Saya mengatakan kita mulai selesaikan,” ujarnya dalam pidato kenegaraan tersebut.

Ia menilai keberanian mengambil keputusan menjadi salah satu faktor dalam menjalankan berbagai kebijakan. Prabowo juga menekankan pentingnya kerja keras, orientasi kepada rakyat, dan gotong royong.

Dalam pidatonya, Prabowo menyoroti sejumlah program pemerintah yang mulai berjalan. Ia menyebut program MBG, bantuan sosial, dan hilirisasi tidak lagi sebatas rencana.

Menurut dia, manfaat dari program-program tersebut mulai dirasakan masyarakat. Namun, Prabowo menegaskan pemerintah tidak boleh menjadikan capaian itu sebagai alasan untuk berpuas diri.

“Karena kita sadari kemerdekaan, bukan hanya apa yang kita proklamasikan,” kata Prabowo. Menurutnya, kemerdekaan harus diwujudkan melalui manfaat yang dapat dirasakan rakyat.

Prabowo juga kembali menyampaikan komitmennya untuk menjalankan pemerintahan secara bersih dan jujur. Ia menegaskan kepentingan seluruh rakyat harus menjadi prioritas, termasuk masyarakat yang tidak memilihnya.

Dalam menjalankan kepemimpinannya, Prabowo menyebut empat pedoman bagi jajaran pemerintahannya. Pedoman itu mencakup pelaksanaan UUD 1945, perlindungan kepentingan nasional, penyelesaian kesulitan rakyat, serta orientasi kepada generasi mendatang.

Prabowo mengatakan pemerintah harus mengelola kekayaan bangsa untuk kemakmuran rakyat. Ia juga meminta jajaran kabinet memperhatikan kepentingan rakyat, anak-anak, dan generasi masa depan Indonesia.

Pidato tersebut disampaikan dalam rangkaian Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI. Pada kesempatan yang sama, Prabowo juga menyampaikan RAPBN 2027 dan Nota Keuangan.