Pengamat: Kritik Dino Patti Djalal soal Kunjungan LN Prabowo Bukan Serangan Politik, tapi Wujud Kepedulian

TODAYNEWS.ID – Pengamat Politik Citra Institute Efriza, merespons soal kritikan mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal terkait intensitas kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto.

Efriza menilai kritikan tersebut sejatinya bukanlah serangan politik, melainkan bentuk kepedulian dirinya sebagai mantan diplomat terhadap negara yang dipimpin oleh Prabowo.

Baca Juga

1 minggu  lalu

Gagasan Prabowo-Gibran 2 Periode Ditolak, Jokowi Panik Ingin Keliling Indonesia

114 Dhanis Iswara

“Jadi kritik Dino bukan cerminan serangan politik terhadap Presiden Prabowo tetapi ini adalah bentuk kepedulian yang tinggi terhadap negara,” kata Efriza kepada TODAYNEWS, Selasa (2/6/2026).

Efriza tidak menampik bahwa dari perspektif politik dan geopolitik, kunjungan luar negeri Presiden Prabowo yang intensif membawa dampak strategis yang besar.

Lawatan tersebut penting untuk memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional, memperluas kerja sama pertahanan, serta menarik investasi dan kerja sama ekonomi guna menghadapi tantangan global.

Baca Juga

1 hari  lalu

Evaluasi Kebijakan Ekspor Sawit Satu Pintu

78 Akbar Budi

“Meski begitu, kritik yang disampaikan Dino adalah pengingat bahwa diplomasi luar negeri perlu diimbangi dengan komunikasi publik yang baik, tranparansi penggunaan anggaran dan keterbukaan informasi akan waktu kunjungan, agenda diplomasi, maupun hasil hasil konkret yang diperoleh,” tutur Efriza.

Di akhir pernyataannya, Efriza mengingatkan Presiden Prabowo dan kabinetnya agar tetap memprioritaskan persoalan di dalam negeri. Ia mewanti-wanti agar tingginya frekuensi perjalanan ke luar negeri tidak memicu sentimen negatif di masyarakat.

“Dan yang juga tak bisa diabaikan oleh Presiden Prabowo maupun Pemerintah adalah tetap menjaga perhatian terhadap persoalan domestik, jangan sampai memunculkan narasi dan sentimen negatif publik terhadap kurang fokusnya Pemerintah terhadap permasalahan rakyat,” ujarnya.

Pada akhirnya, perdebatan ini dinilai bukan sekadar menghitung jumlah atau frekuensi lawatan presiden, melainkan bagaimana setiap kunjungan mampu menghasilkan capaian nyata yang terukur dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh seluruh rakyat Indonesia.

“Perdebatan ini sesungguhnya bukan tentang jumlah atau frekuensi kunjungan luar negeri, melainkan mengenai bagaimana setiap lawatan mampu menghasilkan capaian yang terukur dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Indonesia, dan yang utama adalah pengelolaan pemerintahan secara good governance,” pungkasnya.