Kebijakan MinyakKita Disorot, Mendag Budi Santoso Dinilai ‘Kibar Bendera Putih’ Kendalikan Harga Pangan

TODAYNEWS.ID – Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengumumkan akan segera menaikkan harga eceran tertinggi (HET) MinyaKita, sekaligus menghapus alokasi minyak goreng rakyat tersebut dari bantuan pangan pemerintah.

Akibat keputusan tersebut, langkah Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso pun kini menjadi sorotan publik dan dinilai sebagai bentuk “bendera putih” pemerintah dalam mengendalikan harga pangan.

Baca Juga

19 jam  lalu

Komisi XI Ingatkan Efek Domino Ambrolnya Rupiah-IHSG

110 Akbar Budi

Pengamat Citra Institute, Efriza, memandang rekam karir Mendag Budi Santoso sebagai birokrat murni yang menghabiskan sebagian besar hidupnya di internal Kemendag tidak justru sesuai ekspektasi publik.

“Rekam karir Mendag Budi Santoso sebagai birokrat murni yang menghabiskan sebagian besar kariernya di Kementerian Perdagangan ternyata mengecewakan publik,” kata Efriza kepada TODAYNEWS, Selasa (9/6/2025).

Budi Santoso dengan segudang modal pemahaman mendalam tentang rantai distribusi, tata niaga, dan pengawasan pasar, seharusnya mampu menyelesaikan karut-marut minyak goreng.

Baca Juga

4 hari  lalu

Rupiah dan IHSG Terpuruk, Pemerintah Harus Kembalikan Kepercayaan Pasar

60 Akbar Budi

“Sayangnya, kenyataan di lapangan justru mengecewakan. Ketika harga MinyaKita berkali-kali melampaui HET, publik malah diajak memaklumi kenaikan harga dengan dalih fluktuasi harga CPO dan Tandan Buah Segar (TBS) sawit,” lanjut Efriza.

Sebab itu, Efriza menilai, keputusan Mendag justru menunjukkan tidak adanya ketegasan dalam memimpin sektor perdagangan dalam menstabilisasi harga minyak goreng.

“Fakta ini menunjukkan lemahnya ketegasan kepemimpinan Budi Santoso dalam menjaga stabilitas harga pokok dan melindungi masyarakat,” kata Efriza.

Selain itu, sorotan tajam publik juga tidak berhenti di meja kerja Mendag. Menurutnya, kedekatan Budi Santoso dengan Partai Amanat Nasional (PAN), ditambah posisi Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan yang juga diisi oleh tokoh utama PAN, Zulkifli Hasan, dinilai berpotensi menjadi blunder politik bagi partai berlambang matahari terbit tersebut.

Publik ditengarai akan merembeskan kejengkelan mereka langsung ke institusi partai. Kegagalan duet Mendag dan Menko Pangan dalam mengelola minyak goreng subsidi ini bisa berbuah rapor merah bagi sektor perdagangan dan pangan di mata masyarakat.

“Jika MinyaKita benar-benar naik, dampaknya akan memperburuk citra pemerintah. Publik membaca kebijakan ini bukan sekadar kegagalan teknis, melainkan kegagalan politik dalam melindungi rakyat kecil. Ini berpotensi menurunkan kepuasan dan legitimasi terhadap pemerintahan saat ini,” tambah Efriza.

Menguatnya Desakan Reshuffle

Melihat situasi ekonomi masyarakat yang kian terhimpit akibat melambungnya harga kebutuhan pokok, kini mulai muncul pertanyaan akankah Budi Santoso direshuffle?

Efriza menilai, meski perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto, desakan publik diprediksi akan menguat signifikan dalam satu atau dua minggu ke depan jika kenaikan harga MinyaKita benar-benar dieksekusi.

“Kekecewaan publik ini akan menjadi instrumen bagi Presiden untuk mengevaluasi efektivitas kepemimpinan Budi Santoso. Lemahnya pengawasan distribusi dan pembiaran pelanggaran HET tanpa solusi konkret membuat opsi reshuffle menjadi sangat wajar secara politik,” jelasnya.