Menteri Ketenagakerjaan Yassierli (kiri), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (tengah), Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi (kanan) saat konferensi pers di Jakarta, Senin (22/6/2026). (Foto: ANTARA) TODAYNEWS.ID – Pemerintah melanjutkan program stimulus bantuan pangan pada semester II 2026 dengan total anggaran mencapai Rp18,04 triliun.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan program utama yang diteruskan adalah bantuan pangan berupa beras selama tiga bulan, yakni Juli hingga September 2026. Program tersebut ditujukan bagi 33,24 juta penerima dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp17,54 triliun.
“Atas arahan Bapak Presiden Prabowo, program ini dilanjutkan selama tiga bulan, yaitu Juli, Agustus dan September, untuk 33,24 juta penerima dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp17,54 triliun,” ujar Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Senin.
Selain bantuan beras, pemerintah juga menyiapkan program stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui pemberian subsidi kedelai kepada perajin tahu dan tempe.
Melalui program tersebut, pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp2.000 per kilogram untuk kuota 250 ribu ton kedelai. “Kita ketahui, kita beli kebutuhannya (kedelai) adalah 2,5 juta ton per tahun, namun kita siapkan 250 ribu ton dengan subsidi Rp2.000 per kg yang nantinya diberikan apabila harga kedelainya di atas harga acuan pembelian,” ujarnya.
Airlangga menjelaskan program bantuan beras dan stabilisasi pangan tersebut telah dibahas bersama Kementerian Koordinator Bidang Pangan serta kementerian teknis terkait. Program itu juga telah memperoleh arahan langsung dari Presiden sebelum dilaksanakan.
“Terkait bantuan beras maupun bantuan stabilisasi pangan ini sudah dirapatkan dengan Menko Pangan sudah bersurat ke tempat kami di Menko Perekonomian, dan ini kami sudah bahas lintas kementerian dan juga sudah mendapatkan arahan dari Bapak Presiden,” jelasnya.
Adapun secara keseluruhan, pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi semester II 2026 dengan nilai mencapai Rp26,34 triliun.