Menkeu Beri Sinyal Prabowo Akan Benahi Program Kopdes Merah Putih

TODAYNEWS.ID — Program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih kembali menjadi perhatian pemerintah. Evaluasi terhadap pelaksanaan program itu disebut akan segera dilakukan.

Sinyal pembenahan disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Ia mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan melakukan penataan agar program kembali sesuai rancangan awal.

Baca Juga

3 hari  lalu

IHSG Menguat Dipicu Optimisme Arah Geopolitik dan Sentimen Global

82 Azis Arriadh

Menurut Purbaya, pemerintah menyadari masih terdapat sejumlah persoalan dalam implementasi Kopdes Merah Putih. Karena itu, evaluasi akan terus dilakukan terhadap pelaksanaan program tersebut.

Ia menegaskan pemerintah tidak akan mengabaikan berbagai kekurangan yang muncul. Pengawasan juga akan diperkuat agar penggunaan anggaran negara tetap tepat sasaran.

“Pemerintah tidak menutup mata terhadap berbagai kekurangan yang ada. Yang terpenting adalah setiap kelemahan segera diperbaiki dan pengawasannya diperkuat,” kata Purbaya.

Baca Juga

6 hari  lalu

Rupiah Melemah dan Harga Minyak Naik, DEN Dorong Sinergi Fiskal-Moneter Demi Amankan Daya Beli Rakyat

83 Dhanis Iswara

Purbaya kemudian memberi sinyal adanya langkah lebih besar dari Presiden Prabowo terhadap program tersebut. Ia menyebut perubahan kemungkinan dilakukan dalam waktu dekat.

“Terus yang koperasi mungkin juga sebentar lagi akan diobrak-abrik oleh Bapak Presiden,” sebut Purbaya.

Ia menjelaskan konsep awal pembangunan Kopdes Merah Putih telah disiapkan dengan skema pembiayaan menggunakan dana desa. Pemerintah sejak awal telah menyusun mekanisme pendanaannya.

Menurut Purbaya, total dana yang disiapkan mencapai Rp240 triliun untuk pembangunan 80 ribu koperasi. Pembiayaan itu dirancang berlangsung selama enam tahun.

Setiap tahun, sekitar Rp40 triliun dari alokasi dana desa direncanakan digunakan untuk mencicil pembangunan koperasi. Total dana desa sendiri disebut mencapai Rp60 triliun per tahun.

“Dana Koperasi itu Rp240 triliun untuk 80 ribu koperasi. Itu untuk 6 tahun. Saya bayar Rp40 triliun setiap tahun. Desain awal seperti itu,” ujarnya.

Di tengah pelaksanaan program, Purbaya mengaku menemukan adanya kebijakan tambahan yang tidak termasuk dalam konsep awal. Menurutnya, langkah tersebut dibuat oleh sejumlah pihak.

Ia menilai kebijakan tambahan itu dilakukan tanpa diketahui Presiden Prabowo maupun dirinya sebagai Menteri Keuangan. Karena itu, pemerintah akan mengambil langkah pengendalian terhadap pelaksanaan program.

“Ada beberapa orang yang over kreatif. Bikin ini, bikin itu, bikin ini, yang sebetulnya nggak pernah diketahui Bapak Presiden, paling nggak saya. Itu akan dikendalikan,” ungkap Purbaya.