Terminal Petikemas. Dok. Pelindi I TODAYNEWS.ID – Implementasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ekspor tunggal atau PT Danantara Sumbedaya Indonesia (DSI) dinantikan.
Diharapkan, PT DSI sebagai badan tunggal dapat memberikan perubahan signifikan terhadap tata kelola ekspor Indonesia.
“Pilihan akhirnya bukan lagi soal ideologi atau ekonomi politik antara negara atau pasar, tetapi bagaimana mendesain implementasi tata kelola sistem ekspor satu pintu yang mampu memperkuat negara tanpa mematikan efisiensi sektor swasta,” kata Prof Didik kepada TODAYNEWS, Kamis (28/5/2026).
Prof Didik menuturkan, negara perlu melibatkan badan pengawas untuk memperbaiki tata kelola ekspor.
“Agar tidak salah desain negara langsung menjadi pedagang, maka diperlukan lembaga profesional independen, seperti Sucofindo dan SGS dalam rangka membantu negara memperkuat kehadirannya mengawasi pengelolaan sumber daya alam lewat kendali ekspor,” ujar Prof Didik.
Kehadiran kedua lembaga tersebut diperlukan untuk menjaga transparansi dan kredibilitas global.
“Jadi, desain tata kelola di lapangan sangat penting pada masa transisi ini. Jika berhasil, kebijakan ini bisa menjadi reformasi tata niaga terbesar sejak reformasi 1998,” kata Prof Didik.
Prof Didik menambahkan, pemerintah tidak boleh salah mengelola ekspor karena akan berdampak pada perekonomian nasional.
“Tetapi jika salah desain, ia bisa berubah menjadi birokrasi monopoli baru yang justru melemahkan ekonomi nasional,” pungkas Prof Didik.