KPK Buka Peluang Periksa Kepala BNPB Suharyanto

TODAYNEWS.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang memeriksa Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto dalam kasus dugaan korupsi dana siap pakai (DSP) kebencanaan.

Keputusan pemeriksaan akan ditentukan berdasarkan kebutuhan penyidikan, termasuk relevansi keterangan Suharyanto setelah adik dan orang dekatnya ditetapkan sebagai tersangka.

Baca Juga

1 hari  lalu

BNPB Pastikan Tak Intervensi Proses Hukum yang Dilakukan KPK

108 Afrizal Ilmi

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan, penyidik akan menilai kebutuhan dan kesesuaian keterangan pihak-pihak yang diduga memiliki informasi terkait perkara tersebut. Pemeriksaan dapat dilakukan apabila keterangan seseorang dinilai relevan untuk mendukung pengusutan kasus.

“Ya, kalau soal itu, kebutuhan, ya, tentu kebutuhan, kebutuhan dan kesesuaian,” kata Setyo kepada wartawan di Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis (15/10/2026).

Setyo menjelaskan, penyidik tidak akan memaksakan pemanggilan apabila keterangan seseorang tidak dibutuhkan. Sebaliknya, pemeriksaan akan dilakukan jika hasil analisis menunjukkan keterangan tersebut relevan dengan kebutuhan penyidikan.

Baca Juga

2 jam  lalu

Dugaan Korupsi Dana Bencana di BNPB, DPR: Jika Terbukti, Iblis Pun Minder

32 Dhanis

“Kesesuaian itu misalkan begini, kalau misalkan ada pihak yang menyebutkan dan itu kemudian dianalisis oleh penyidik dianggap memang relevan antara kesesuaian dengan kebutuhan, tentu akan dilakukan. Tapi kalau memang tidak, tentu juga penyidik tidak akan memaksakan,” ujarnya.

Peluang pemeriksaan Suharyanto mencuat setelah KPK menetapkan lima tersangka dalam perkara dugaan korupsi dana siap pakai kebencanaan melalui operasi tangkap tangan (OTT) pada Selasa (13/10/2026). Kelima tersangka tersebut telah ditahan di Rumah Tahanan KPK sejak Rabu (14/10/2026).

Mereka adalah Gabriel Purwaka Sigit, Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Kedaruratan BNPB sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta Bima Setiawan, tenaga ahli yang merupakan adik Suharyanto. Tiga tersangka lainnya ialah Richard Erlangga, tenaga ahli Suharyanto, serta dua pihak swasta, Gery Prasetiawan dan Syifa Nrika Ghifarian.

Dalam penyidikan perkara ini, KPK menduga terdapat penyalahgunaan dana siap pakai yang melibatkan perusahaan swasta. Penyidik menemukan indikasi kerja sama dan pengondisian dalam penyaluran anggaran, pemanfaatan, hingga penggunaan dana yang sebagian diduga diselewengkan untuk kepentingan pribadi.

KPK juga menduga Richard Erlangga memanfaatkan posisinya untuk mendekati sejumlah vendor atau penyedia jasa yang mengerjakan kegiatan pengadaan di lingkungan BNPB. Dugaan tersebut menjadi salah satu aspek yang didalami penyidik dalam mengungkap proses pengadaan dan penyaluran anggaran.

Dugaan penyimpangan dana kebencanaan itu diperkirakan berlangsung sejak 2022 atau 2023 hingga 2026. KPK masih mendalami total anggaran yang diduga disalahgunakan serta jumlah dana yang diduga digunakan untuk kepentingan pribadi.

Dana siap pakai merupakan anggaran yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan mendesak dalam penanganan bencana. Pengadaan barang dan jasa untuk kebutuhan darurat dapat dilakukan melalui mekanisme penunjukan langsung sesuai ketentuan yang berlaku.

Meski demikian, KPK masih menelusuri proses pengadaan yang menjadi objek perkara, termasuk aliran pembayaran dari BNPB kepada penyedia jasa atau vendor. Pendalaman tersebut dilakukan untuk mengungkap rangkaian dugaan penyimpangan dan pihak-pihak yang diduga terlibat.

Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan 14 orang di sejumlah lokasi di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Penyidik juga menyita barang bukti berupa uang tunai sekitar Rp3,3 miliar, aset kripto bernilai satu digit miliar rupiah, serta logam mulia berupa emas seberat ratusan gram.

KPK masih mengembangkan penyidikan untuk mengungkap dugaan penyalahgunaan dana kebencanaan tersebut. Adapun pemeriksaan Suharyanto akan ditentukan berdasarkan hasil analisis penyidik terhadap kebutuhan dan relevansi keterangannya, bukan semata-mata karena hubungan keluarga atau kedekatannya dengan para tersangka.