DPR Tegaskan Sensus Ekonomi 2026 Bukan Alat Pungut Pajak

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih, menegaskan pendataan dalam Sensus Ekonomi 2026 bukan instrumen pemerintah untuk memungut pajak baru. Menurutnya, data sensus dibutuhkan sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.

Fikri mengatakan pembangunan tanpa dukungan data yang akurat ibarat berlayar tanpa kompas. Karena itu, dia meminta masyarakat mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dengan memberikan data secara jujur.

Baca Juga

6 hari  lalu

Komisi III Targetkan RUU Perampasan Aset Disahkan Sebelum Desember 2026

90 Dhanis Iswara

“Kebijakan yang baik harus dibangun berdasarkan data yang baik. Oleh karena itu, Sensus Ekonomi 2026 harus kita dukung bersama agar menghasilkan data yang benar-benar menggambarkan kondisi perekonomian masyarakat dan menjadi dasar bagi kebijakan yang tepat sasaran,” kata Fikri, Selasa (25/8/2026).

Politikus PKS itu menilai sensus ekonomi saat ini tidak lagi sebatas mendata struktur ekonomi konvensional. Perkembangan ekonomi digital dan ekonomi hijau juga menjadi bagian penting yang perlu tergambarkan dalam pendataan.

Fikri memahami masih ada kekhawatiran masyarakat ketika diminta memberikan data usaha, termasuk omzet. Sebagian masyarakat khawatir data tersebut akan digunakan aparat penegak hukum atau menjadi dasar kenaikan pajak.

Baca Juga

2 hari  lalu

Komisi X DPR Minta Pengangkatan Guru PPPK 2027 Transparan dan Berbasis Data

87 Dhanis Iswara

Namun, Fikri menegaskan kekhawatiran tersebut tidak beralasan. Dia menyebut data yang dikumpulkan Badan Pusat Statistik (BPS) digunakan untuk kepentingan statistik dan kerahasiaannya dijamin oleh undang-undang.

Menurut dia, kualitas data yang diberikan masyarakat juga akan menentukan kualitas perencanaan pembangunan. Data yang tidak akurat berpotensi membuat kebijakan pemerintah tidak tepat sasaran.

“Kalau data yang diberikan tidak akurat, perencanaan nasional juga bisa gagal. Dampaknya bisa berupa pemborosan anggaran, subsidi yang tidak tepat sasaran, hingga ketimpangan antarwilayah karena potensi ekonomi daerah tidak tercatat dengan baik,” ujarnya.

Karena itu, Fikri mendorong kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Dia meminta pelaku usaha maupun masyarakat memberikan informasi sesuai kondisi sebenarnya.

“Jangan biarkan potensi wilayah dan usaha kita tak terlihat hanya karena data yang tak tercatat. Sensus ekonomi adalah suara Anda untuk masa depan. Mari berpartisipasi dengan jujur, karena data yang akurat hari ini adalah kesejahteraan yang nyata esok hari,” tegas Fikri.