Harga Minyak Goreng Meroket, DPR Desak Pemerintah Segera Kendalikan Harga

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi VI DPR, Nasim Khan, mendesak pemerintah untuk segera mengendalikan harga minyak goreng yang terus mengalami kenaikan di sejumlah daerah.

Menurutnya langkah pengendalian dinilai penting untuk meminimalisir dampak lanjutan terhadap masyarakat, terutama kelompok lapisan rendah.

Baca Juga

4 hari  lalu

Komdigi Didesak Perketat Pengawasan Film Digital Bermuatan Sensualitas

75 Dhanis Iswara

“Kami mendapat laporan adanya kenaikan harga minyak goreng di pasaran. Kenaikan ini harus segera direspon cepat oleh pemerintah. Pemerintah harus mampu mengendalikan harga minyak goreng,” kata Nasim di Jakarta, Kamis (23/4/2026).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat harga minyak goreng di sejumlah daerah mengalami kenaikan pada pekan ketiga April 2026.

Harga rata-rata minyak goreng secara nasional dari seluruh kategori, baik curah, premium, maupun Minyakita, naik dari sekitar Rp19.358 per liter menjadi Rp19.592 per liter.

Baca Juga

5 hari  lalu

Ketua DKPP Ajak Semua Pihak Perjuangkan Pemikiran Prof Jimly Mengenai Penegakkan Etik di Indonesia

71 Dhanis Iswara

Sementara itu, data Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan per 22 April 2026 menunjukkan harga minyak goreng sawit kemasan premium berada di angka Rp21.827 per liter atau naik 0,14 persen dari hari sebelumnya.

Kenaikan serupa juga terjadi pada minyak goreng curah yang naik 0,14 persen menjadi Rp19.501 per liter.

Nasim pun menegaskan, bahwa kenaikan harga minyak goreng tidak bisa dianggap sepele karena berdampak langsung terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat.

Minyak goreng merupakan kebutuhan pokok yang digunakan hampir di setiap rumah tangga, sehingga kenaikan harga akan meningkatkan beban pengeluaran masyarakat.

“Kenaikan harga minyak goreng akan menekan daya beli masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah. Biaya kebutuhan dapur meningkat, dan pada akhirnya memicu kenaikan harga makanan jadi di pasaran,” ujarnya.

Selain itu, kenaikan harga minyak goreng juga akan berdampak pada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya sektor kuliner. Meningkatnya biaya produksi berpotensi menurunkan margin keuntungan, bahkan memaksa pelaku usaha menaikkan harga jual atau mengurangi kualitas produk.

“Kondisi ini bisa memicu efek berantai, mulai dari penurunan omzet UMKM, menurunnya daya beli masyarakat, hingga meningkatnya potensi inflasi bahan pangan,” tambahnya.

Untuk itu, Nasim Khan mendorong pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret, salah satunya melalui operasi pasar guna menyediakan minyak goreng dengan harga terjangkau bagi masyarakat.

“Operasi pasar bisa menjadi solusi jangka pendek untuk menstabilkan harga. Pemerintah harus memastikan distribusi lancar dan harga tetap terjangkau agar masyarakat tidak semakin terbebani,” tutupnya.