Dugaan Keracunan MBG Terjadi Lagi, Netty: Jangan Tunggu Kejadian Berikutnya

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani, menyoroti sejumlah kejadian dugaan keracunan yang dialami penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah dalam beberapa hari terakhir.

“Setiap kejadian tentu menjadi perhatian kita bersama, karena di balik angka-angka tersebut ada anak-anak dan masyarakat yang harus kita menjaga kesehatannya sebagai bagian dari masa depan Indonesia,” ujar Netty, Jumat (4/9/2026).

Baca Juga

1 hari  lalu

Prabowo Tegaskan Indonesia Tak Mau Terseret Rivalitas Negara Besar

113 Dhanis Iswara

Menurut Netty, kejadian dugaan keracunan yang berulang harus menjadi momentum untuk memperkuat sistem pengawasan MBG secara menyeluruh sebelum makanan dikonsumsi oleh penerima manfaat.

Dia meminta pengawasan dimulai sejak penyusunan dan penerapan petunjuk teknis (juknis), pemilihan dan penerimaan bahan baku, proses pengolahan, penyimpanan, pengemasan, hingga pendistribusian makanan kepada penerima manfaat.

“Setiap tahapan harus memiliki standar yang jelas, pengawasan yang berjalan dan penanggung jawab yang dapat memastikan standar tersebut terpenuhi. Dengan demikian, potensi masalah dapat ditemukan dan dicegah sebisa mungkin,” katanya.

Baca Juga

5 hari  lalu

RUU Perlindungan Ketenagakerjaan Harus Disahkan Oktober 2026

99 Akbar Budi

Netty juga meminta Badan Gizi Nasional (BGN) menyampaikan hasil audit setiap kejadian secara transparan. Menurutnya, masyarakat perlu mengetahui penyebab dan titik kegagalan yang ditemukan, bukan sekadar informasi mengenai adanya kejadian keracunan atau pemberian sanksi kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Yang perlu kita ketahui bukan hanya bahwa telah terjadi keracunan atau bahwa sebuah SPPG kemudian diberi sanksi. Kita juga perlu mengetahui apa yang menjadi penyebabnya. Apakah persoalannya bahan baku, pengolahan, waktu konsumsi, penyimpanan, distribusi, atau faktor lainnya,” ujar Netty.

Legislator Fraksi PKS itu menilai bahwa hasil audit penting untuk menjadi pembelajaran bagi SPPG lainnya. Selain itu, evaluasi juga harus dilakukan secara nasional jika ditemukan pola kesalahan yang sama.

“Kalau ditemukan pola kesalahan yang sama, jangan menunggu kejadian berikutnya. Segera lakukan evaluasi terhadap SPPG lain yang memiliki risiko serupa,” tegasnya.

Selain pengawasan internal, Netty mendorong BGN menyediakan kanal pengaduan publik yang mudah diakses dan responsif.

Menurutnya, orang tua, siswa, guru, maupun masyarakat harus memiliki ruang untuk melaporkan pelaksanaan MBG yang diduga tidak sesuai ketentuan.

“Partisipasi masyarakat perlu kita dorong. Jika ada laporan yang valid dan terbukti membantu menemukan atau mencegah pelanggaran, saya kira pemerintah juga dapat mempertimbangkan bentuk apresiasi atau reward bagi pelapor. Masyarakat bisa menjadi bagian dari sistem pengawasan,” katanya.

Netty menegaskan keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari jumlah makanan yang didistribusikan. Keamanan dan kualitas makanan yang diterima masyarakat juga harus menjadi indikator utama.

“MBG adalah investasi untuk generasi Indonesia. Oleh karena itu, keselamatan penerima manfaat harus menjadi prioritas dalam setiap proses. Setiap kejadian harus kita jadikan bahan evaluasi agar program ini semakin baik, semakin aman dan semakin dipercaya masyarakat,” tutupnya.