Data Desil Bermasalah, DPR: Warga Miskin Bisa Kehilangan Bansos

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanul Haq, meminta Kementerian Sosial (Kemensos) dan Badan Pusat Statistik (BPS) segera memperbaiki persoalan ketidaksesuaian data desil masyarakat.

Menurutnya, kesalahan data dapat membuat warga miskin dan kelompok rentan kehilangan hak atas bantuan pemerintah.

Baca Juga

1 hari  lalu

Prabowo Tegaskan Indonesia Tak Mau Terseret Rivalitas Negara Besar

112 Dhanis Iswara

“Banyak masyarakat yang mempersoalkan penerapan desil karena ditemukan ketidaksesuaian antara administrasi data dengan kondisi nyata di lapangan,” kata Maman pada Sabtu (5/9/2026).

Maman mengatakan ada warga yang kondisi ekonominya masih sulit, tetapi status desilnya tiba-tiba naik dan dikategorikan mampu. Padahal, status desil menjadi salah satu dasar penentuan penerima berbagai program perlindungan sosial.

“Kalau statusnya ingin naik tapi kondisi ekonomi keluarga sebenarnya masih sulit, tentu masyarakat akan sangat dirugikan. Mereka bisa kehilangan bantuan sosial, subsidi energi, bahkan bantuan pendidikan,” ujarnya.

Baca Juga

3 hari  lalu

Respons Hasil Survei Poltracking, Pengamat Minta Prabowo Evaluasi Kinerja Menteri

110 Dhanis Iswara

Politikus PKB itu meminta Kemensos dan BPS tidak hanya mengandalkan pembaruan administratif. Menurutnya, pemerintah harus memperkuat verifikasi dan validasi agar data benar-benar sesuai kondisi sosial ekonomi masyarakat.

“Data harus mencerminkan kenyataan. Jangan sampai masyarakat yang masih miskin atau rentan justru kehilangan haknya hanya karena terjadi anomali dalam sistem pendataan,” tegasnya.

Maman juga mendorong pemerintah membentuk tim khusus yang melibatkan Kemensos, BPS, pemerintah daerah, dan pihak terkait untuk mengaudit serta memperbaiki data desil.

“Harus ada langkah cepat, terukur, dan menyeluruh untuk menelusuri di mana letak persoalannya, apakah pada metode pendataan, pembaruan data, sistem integrasi, atau proses verifikasi di lapangan,” katanya.

Dia turut meminta pemerintah menyediakan mekanisme pengaduan dan koreksi data yang mudah diakses masyarakat. Persoalan anomali data desil ini, kata Maman, akan menjadi catatan Komisi VIII DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan perlindungan sosial.