DPR Minta Pemerintah Evaluasi Pembangunan Dapur MBG Pakai APBN

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi, meminta pemerintah mengevaluasi kebijakan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Nurhadi menilai efektivitas penggunaan APBN untuk pembangunan fisik SPPG perlu dikaji kembali. Terlebih, masih terdapat dapur yang telah dibangun namun belum beroperasi secara optimal.

Baca Juga

10 jam  lalu

Prabowo Dorong Jalur Pelayaran dan Penerbangan Langsung RI-Rusia

58 Dhanis Iswara

Berdasarkan data yang diterimanya, sebanyak 315 titik pembangunan SPPG dibiayai APBN pada Tahun Anggaran (TA) 2025. Hingga akhir Maret 2026, sebanyak 66 titik telah mencapai progres 100%, sedangkan 249 titik lainnya masih dalam proses penyelesaian.

Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) pada Juni 2026 menyatakan telah merampungkan 222 gedung SPPG di 30 provinsi.

“Kita perlu mengevaluasi kembali. Jangan sampai APBN terus digunakan untuk membangun gedung, sementara tantangan utama kita justru bagaimana memastikan dapur yang sudah ada aman, berkualitas, dan benar-benar beroperasi,” kata Nurhadi mengutip, pada Sabtu (5/9/2026).

Baca Juga

5 hari  lalu

Soroti Karhutla, Prabowo Minta Babinsa Edukasi Warga Cegah Pembakaran Hutan

89 Dhanis Iswara

Dia mendorong pembangunan infrastruktur SPPG ke depan lebih banyak menggunakan skema kemitraan atau pembiayaan non-APBN. Menurutnya, pemerintah sebaiknya fokus pada fungsi regulasi, standardisasi, pengawasan keamanan pangan, kualitas gizi, serta perlindungan penerima manfaat.

Legislator dari Fraksi NasDem itu menilai penggunaan APBN harus memberikan value for money yang jelas. Menurut Nurhadi, selesainya pembangunan gedung tidak dapat dijadikan ukuran keberhasilan jika fasilitas tersebut belum memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“APBN sebaiknya tidak terus-menerus dibebani untuk membangun dapur. Pemerintah tetap harus hadir, tetapi kehadirannya diperkuat pada standar, pengawasan dan kualitas layanan,” katanya.

Nurhadi juga meminta Badan Gizi Nasional (BGN) menyampaikan data terbaru seluruh SPPG yang dibangun menggunakan APBN. Data tersebut meliputi status pembangunan, serah terima aset, kelengkapan peralatan, kesiapan sumber daya manusia (SDM), hingga status operasional.

“Jangan sampai uang negara sudah keluar, bangunan sudah berdiri, tetapi dapurnya belum menghasilkan pelayanan. Kita harus memastikan setiap rupiah APBN memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.