Tolak Bagi-bagi Dana Insentif Cuma-cuma, DPR Dorong Kemendagri Terapkan Sistem Grade

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi II sekaligus Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Taufan Pawe, mendukung penuh rencana Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang menyiapkan alokasi dana insentif sebesar Rp1 triliun pada APBN 2027 untuk kepala daerah berprestasi.

Bahkan, Taufan menilai angka tersebut masih terlalu kecil dan mengusulkan agar nominalnya ditingkatkan. Namun, ia menegaskan bahwa pengucuran dana reward ini tidak boleh dibagikan secara cuma-cuma.

Baca Juga

1 hari  lalu

Dinilai Paham Fiskal, DPR Harap Menkeu Suahasil Tak Cuma Fokus Angka, Tapi Kualitas Belanja

79 Dhanis Iswara

Taufan mendesak Kemendagri untuk menyusun kriteria penilaian dan sistem klasifikasi (grade) yang ketat agar penyaluran insentif tepat sasaran.

“Dana 1 triliun untuk dana reward atau dana insentif ke daerah itu tidak cukup, harus lebih besar dari itu. Tapi dengan catatan, harus dibuatkan grade,” ujar Taufan usai menghadiri rapat kerja Komisi II DPR RI bersama Kemendagri, Kementerian ATR/BPN, serta seluruh kepala daerah se-Indonesia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/9/2026).

Taufan menyoroti bahwa syarat utama untuk mendapatkan insentif ini harus diukur dari indikator keberhasilan yang konkret, mulai dari pengolahan sampah hingga kemampuan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Baca Juga

1 minggu  lalu

Gerindra Tak Persoalkan Jika Demokrat Ingin Usung AHY di Pilpres 2029

851 Dhanis Iswara

“Mana mungkin bisa diberikan dana reward atau penghargaan kepada daerah kalau pengelolaan sampahnya saja tidak becus. Kepala daerah harus memberikan progress yang jelas kepada Mendagri bahwa mereka mampu meningkatkan PAD-nya,” tegas legislator dari Fraksi Golkar itu.

Aset Mangkrak Jadi Sorotan

Dalam kesempatan yang sama, Taufan juga menyentil maraknya aset Barang Milik Daerah (BMD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang terbengkalai.

Menurutnya, banyak daerah memiliki postur APBD yang besar, namun kontribusi PAD-nya justru minim akibat banyaknya ‘lahan tidur’.

“Bukan tolak ukur APBD gemuk tapi PAD-nya kurus. Kenapa? Karena aset-aset itu tidak produktif. Aset yang produktif adalah salah satu indikator fiskal daerah itu menuju sehat,” ungkapnya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Taufan mendorong para kepala daerah agar lebih inovatif dan aktif menggandeng investor guna mengelola aset-aset daerah yang mangkrak demi mendongkrak pendapatan serta kesejahteraan masyarakat secara langsung.

“Yang dibutuhkan sekarang adalah bagaimana kepala daerah berinovasi, mencari kemitraan investor-investor untuk menanamkan investasinya kepada aset-aset daerah yang selama ini menjadi lahan tidur,” pungkasnya.