DPR Minta Pemerintah Percepat Penanganan Dampak Kesehatan Kabut Asap Karhutla

TODAYNEWS.ID – Dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Kalimantan mendapat perhatian serius dari Anggota Komisi IX DPR RI Neng Eem Marhamah Zulfa.

Ia meminta pemerintah tidak hanya berfokus pada pemadaman kebakaran, tetapi juga memperkuat perlindungan kesehatan bagi masyarakat yang terdampak.

Baca Juga

6 hari  lalu

BPOM Diminta Perketat Pengawasan Keamanan Pangan Program MBG

130 Akbar Budi

Menurut Neng Eem, persoalan kabut asap telah berkembang menjadi ancaman kesehatan publik. Karena itu, langkah penanganan di lapangan harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pengendalian sumber asap hingga memastikan masyarakat memperoleh perlindungan dan pelayanan medis yang memadai.

“Kabut asap karhutla di Kalimantan bukan sekadar persoalan lingkungan, tetapi sudah menjadi ancaman nyata bagi kesehatan masyarakat. Pemerintah tidak boleh membiarkan masyarakat terus-menerus menghirup udara tercemar yang membahayakan jiwa mereka,” ujar Neng Eem di Jakarta, Selasa (15/9/2026).

Ia juga menyoroti kondisi kualitas udara di wilayah terdampak yang ditandai dengan buruknya Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) serta tingginya kadar partikulat halus PM2.5.

Baca Juga

1 hari  lalu

Dinilai Paham Fiskal, DPR Harap Menkeu Suahasil Tak Cuma Fokus Angka, Tapi Kualitas Belanja

79 Dhanis Iswara

Paparan partikel tersebut, kata dia, dapat meningkatkan risiko gangguan pada sistem pernapasan, terutama apabila terjadi dalam waktu yang lama.

“Ketika indikator menunjukkan kondisi tidak sehat hingga berbahaya, keselamatan warga harus jadi prioritas utama. Pemerintah wajib memberikan informasi transparan, perlindungan memadai, dan akses pengobatan yang mudah,” tegas legislator asal Jawa Barat itu.

Dalam upaya melindungi masyarakat dari paparan asap, Neng Eem meminta pemerintah memastikan bantuan masker yang dibagikan memiliki kemampuan filtrasi terhadap partikulat berukuran sangat kecil. Ia menyarankan penggunaan masker KN95 atau produk dengan tingkat perlindungan yang setara.

“Distribusi masker harus tepat guna, seperti tipe KN95 yang mampu menyaring partikulat halus. Pembagian masker tidak boleh sekadar simbolis tanpa memberikan perlindungan optimal bagi paru-paru masyarakat,” katanya.

Selain perlindungan dari luar, kesiapan fasilitas kesehatan di daerah yang terdampak juga dinilai perlu ditingkatkan.

Neng Eem juga meminta puskesmas dan rumah sakit daerah bersiap menghadapi kemungkinan meningkatnya jumlah warga yang mengalami ISPA, gangguan pernapasan, maupun iritasi mata akibat kabut asap.

“Kasihan masyarakat harus beraktivitas di bawah kepungan asap. Pemerintah wajib hadir tidak hanya memadamkan api, tetapi juga menyediakan layanan medis gratis dan responsif,” ujarnya.

Untuk itu, Legislator dari Fraksi PKB ini pun meminta pemerintah memberikan perhatian khusus kepada kelompok yang lebih rentan terhadap dampak polusi udara.

Menurutnya, mekanisme perlindungan dan evakuasi perlu diprioritaskan bagi warga yang memiliki risiko kesehatan lebih tinggi.

“Anak-anak, lansia, ibu hamil, disabilitas, dan penderita penyakit kronis harus jadi prioritas utama. Pemerintah perlu memastikan kelompok rentan ini mendapat penanganan medis secara cepat dan tidak disamakan dengan warga berisiko rendah,” pungkas Neng Eem.