DPR Minta Kemenaker Tak Korbankan Hak Anak SMK Memperoleh Magang

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi IX DPR RI, Nafa Urbach, meminta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) untuk tidak mengorbankan hak siswa sekolah menengah kejuruan (SMK) dalam memperoleh manfaat Program Magang Reguler.

Hal itu disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR dengan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) dan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2026).

Baca Juga

5 hari  lalu

DPR Minta UKT dan Jalur Mandiri Dievaluasi: Banyak Mahasiswa Gagal Daftar Ulang

81 Dhanis Iswara

Berdasarkan data yang dipaparkan Menaker dalam rapat tersebut, dijelaskan bahwa jumlah peserta magang reguler menurun dari sekitar 44 ribu orang pada 2024 menjadi hanya sekitar 13 ribu orang hingga Juli 2026.

Nafa pun meminta penjelasan pemerintah mengenai penyebab penurunan tersebut, terutama jika kebijakan pengembangan magang bagi lulusan perguruan tinggi berdampak pada berkurangnya kesempatan bagi lulusan SMA dan SMK.

“Data menunjukkan penurunan tajam peserta magang reguler dari 44 ribu pada 2024 menjadi hanya 13 ribu per Juli 2026. Mengapa demi mengejar target magang lulusan perguruan tinggi, hak-hak anak-anak lulusan SMK atau SMA seolah dikorbankan?” tanya Nafa.

Baca Juga

1 minggu  lalu

Buntut Viral Emak-emak Gerebek Sarang Narkoba, Kapolri Didesak Ganti Kapolda Sumut dan Kapolres Labuhanbatu

83 Dhanis Iswara

Selain masalah kuota, legislator dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah VI ini mendesak Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk menjamin pemerataan akses pada Program Magang Nasional angkatan berikutnya.

Ia menegaskan bahwa anak-anak di wilayah pedesaan harus mendapatkan kesempatan yang sama dan tidak kalah bersaing dengan masyarakat perkotaan.

“Bagaimana jaminan pemerataan di angkatan berikutnya agar anak-anak di daerah pedesaan, seperti di daerah pemilihan saya di Jawa Tengah VI, tidak tersisih?” katanya.

Selain itu, Politisi NasDem ini juga menyoroti rendahnya tingkat penyerapan tenaga kerja pasca magang di sektor pertanian. Berdasarkan data yang diterimanya, sektor pertanian hanya menyerap sekitar 1,2 persen peserta setelah menyelesaikan program magang.

Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian mengingat sektor pertanian memiliki potensi besar dalam menciptakan lapangan kerja, khususnya di daerah lumbung pangan seperti Purworejo, Magelang, dan Temanggung.

“Apa strategi konkret Kementerian Ketenagakerjaan agar Program Magang Nasional 2026 tidak bias perkotaan dan mampu menyentuh sektor agribisnis di lumbung pangan ? seperti Purworejo, Magelang, dan Temanggung, terutama di daerah pemilihan saya di Jawa Tengah VI,” ujarnya.

Untuk itu, ia berharap evaluasi terhadap Program Magang Nasional dapat menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif dan merata.

Menurutnya, perluasan akses bagi lulusan SMA dan SMK serta penguatan program magang di sektor agribisnis akan membuka lebih banyak peluang kerja sekaligus mendukung pembangunan ekonomi daerah.