Buntut Viral Emak-emak Gerebek Sarang Narkoba, Kapolri Didesak Ganti Kapolda Sumut dan Kapolres Labuhanbatu

TODAYNEWS.ID – Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk segera mengevaluasi total dan mengganti sejumlah pejabat kepolisian di wilayah Sumatera Utara (Sumut).

Langkah tegas ini dinilai mendesak menyusul viralnya video seorang ibu yang nekat menggerebek dan merekam langsung aktivitas diduga peredaran narkoba di Aek Kanopan, Kualuh Hulu, Labuhanbatu Utara (Labura).

Baca Juga

4 hari  lalu

HET MinyaKita Batal Naik, Komisi VI DPR: Angin Segar untuk Rakyat dan UMKM

67 Dhanis Iswara

Menurut Fernando, aksi berani seorang warga tersebut menjadi tamparan keras bagi kinerja aparat kepolisian setempat. Ia mempertanyakan keberadaan fungsi intelijen dan reserse yang seharusnya berada di garda terdepan dalam mendeteksi barang haram tersebut.

“Kemana anggota Polres Labuhanbatu dan Polsek Kualuh Hulu selama ini, sehingga peredaran narkoba begitu mudahnya terjadi di wilayah mereka dan justru harus menunggu informasi dari seorang emak-emak? Apakah mereka tidak punya intel atau reserse yang bertugas?” ujar Fernando kepada TODAYNEWS, Senin (29/6/2026).

Fernando menilai, maraknya peredaran narkoba yang sampai menjadi perhatian publik di Aek Kanopan merupakan bukti kegagalan struktural, mulai dari tingkat polsek hingga polda.

Baca Juga

4 hari  lalu

Prabowo Sebut Ada Koruptor di Lingkarannya yang Sengaja Biayai Aksi Demo

80 Dhanis Iswara

Oleh karena itu, ia meminta Kapolri segera mengambil tindakan konkret demi menyelamatkan generasi muda di Sumatera Utara.

“Sudah seharusnya Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo segera mengganti Kapolda Sumatera Utara, Kapolres Labuhanbatu, dan Kapolsek Kualuh Hulu karena dinilai gagal menjalankan tugas memberantas narkoba.

Pergantian ini kata Fernando, diharapkan dapat mempercepat pembersihan narkoba di wilayah Labura dan Sumut secara keseluruhan,” tegasnya.

Selain perombakan jabatan, Fernando juga menyarankan agar institusi Polri melakukan tes urin massal secara mendadak terhadap anggota yang bertugas di zona rawan peredaran narkoba. Langkah ini penting untuk mengantisipasi adanya oknum aparat yang “main mata” atau membentengi para pelaku bisnis haram tersebut.

Lebih lanjut, Fernando mengingatkan bahwa pemberantasan narkoba merupakan salah satu program prioritas dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Institusi Polri harus menyelaraskan visi tersebut dengan tindakan nyata di lapangan agar tidak merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

“Jangan sampai citra pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri tercoreng di mata publik hanya karena adanya oknum dan pejabat Polri yang tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik,” cetusnya.

Lebih jauh, Fernando juga memberikan rekomendasi strategis mengenai pemekaran wilayah hukum.

Mengingat beban kerja Polres Labuhanbatu saat ini masih membawahi dua kabupaten sekaligus (Labuhanbatu dan Labuhanbatu Utara), ia berharap Kapolri bisa segera meresmikan pembentukan Polres Labuhanbatu Utara yang berdiri sendiri.

“Pemberantasan narkoba di wilayah Sumatera Utara ini harus menjadi atensi penuh bagi Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo,” pungkasnya.