TODAYNEWS.ID — Badan Informasi Geospasial (BIG) memperbarui peta bahaya banjir di Sumatera Barat pada 2026. Pembaruan ini dilakukan untuk mendukung proses rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah setelah bencana.
BIG menilai kondisi wilayah dapat berubah setelah banjir melanda. Perubahan tersebut membuat peta bahaya perlu disesuaikan dengan kondisi terbaru dan hasil pengecekan di lapangan.
Direktur Pemetaan Tematik BIG Gatot Haryo Pramono mengatakan pemutakhiran data menjadi kebutuhan penting dalam penanganan pascabencana.
“Kita perlu memastikan peta bahaya yang digunakan pemerintah benar-benar menggambarkan kondisi terkini dan divalidasi dengan kondisi di lapangan,” ujar Gatot, Senin (14/9/2026).
Perubahan wilayah dapat terjadi akibat proses erosi dan sedimentasi setelah bencana. Perubahan penutup lahan juga dapat memengaruhi karakteristik suatu wilayah terhadap ancaman banjir.
BIG kemudian membentuk Tim Satuan Tugas (Satgas) untuk menjalankan proses pemutakhiran data tersebut. Tim melakukan koordinasi lintas sektor, pengumpulan data, pengolahan data secara on desk, hingga survei validasi lapangan.
Tim Satgas menghimpun informasi dari sejumlah instansi yang berkaitan dengan penanganan banjir. Sumber data tersebut antara lain berasal dari Balai Wilayah Sungai, BNPB, dan Dinas Pekerjaan Umum.
Data yang terkumpul kemudian dibandingkan dengan kondisi historis banjir di wilayah terdampak. Tim juga melakukan wawancara dengan perangkat desa dan warga untuk mendapatkan informasi mengenai kejadian banjir sebelumnya.
Validasi lapangan dilakukan dengan mengamati berbagai kondisi fisik wilayah. Tim melihat lahan pertanian, rawa, cekungan penampung air, serta infrastruktur pengendali banjir untuk menguji kesesuaian model spasial.
Survei juga mencakup High-Water Mark (HWM) profiling pada bangunan yang memiliki bekas genangan. Tim mendokumentasikan bangunan terdampak serta mewawancarai masyarakat dan pemerintah daerah.
Gatot mengatakan hasil pengamatan lapangan menjadi bukti empiris untuk meningkatkan akurasi peta. “Informasi seperti ketinggian bekas genangan, kondisi bangunan, perubahan bentang lahan, dan keterangan masyarakat menjadi masukan penting,” katanya.
Hasil survei selanjutnya akan dipadukan dengan data geospasial BIG dan sumber informasi lainnya. Data tersebut ditujukan untuk menghasilkan peta bahaya banjir yang lebih mutakhir bagi pemerintah.
Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Arry Yuswandi menyambut pemutakhiran data yang dilakukan BIG. Menurutnya, informasi geospasial dibutuhkan pemerintah daerah dalam perencanaan sebelum, saat, dan setelah bencana.
Pembaruan peta tidak hanya digunakan untuk mengetahui wilayah yang pernah terendam banjir. BIG mengarahkannya untuk mendukung rehabilitasi, rekonstruksi, tata ruang, mitigasi, serta analisis risiko yang saling berkaitan.
Data tersebut juga menjadi bagian dari upaya membangun tata kelola informasi terpadu melalui Dashboard Data Tunggal BPS. BIG berharap informasi geospasial yang lebih akurat dapat menjadi fondasi Build Back Better sehingga pembangunan kembali wilayah terdampak lebih aman dan mempertimbangkan risiko bencana.