Bapanas Pastikan Harga Beras Tetap Terkendali Seiring Stok 5,2 Juta Ton

TODAYNEWS.ID – Berdasarkan analisis Badan Pangan Nasional (Bapanas), Indeks Perkembangan Harga (IPH) beras masih terkendali seiring penguatan cadangan beras pemerintah (CBP) yang telah mencapai 5,2 juta ton. Kondisi tersebut dinilai mampu menjaga stabilitas pangan nasional di tengah tantangan musim kemarau.

Sekretaris Utama (Sestama) Bapanas Sarwo Edhy mengatakan hasil analisis lembaganya menunjukkan hanya 55 kabupaten/kota di Indonesia yang mengalami kenaikan IPH beras hingga awal Juli 2026 dengan kondisi harga melampaui harga eceran tertinggi (HET) beras medium.

Baca Juga

2 hari  lalu

BPKP Dorong Penguatan Pengawasan Kredit Program Pemerintah

74 Akbar Budi

“Selebihnya masih berada di dalam koridor HET beras medium,” kata Sarwo saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Ia menjelaskan pemerintah terus menjaga stabilitas harga beras melalui berbagai program intervensi. Hingga 7 Juli 2026, stok CBP tercatat mencapai 5,2 juta ton sebagai penopang utama dalam menjaga pasokan dan harga pangan nasional.

Menurut Sarwo, dengan cadangan pangan yang kuat, peningkatan produksi, distribusi yang semakin baik, serta kolaborasi berbagai pihak, pemerintah optimistis kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi dan stabilitas pangan nasional dapat terus terjaga.

Baca Juga

6 hari  lalu

Ancaman PHK Bayangi Sektor Industri, Pekerja Harus Dapat Jaring Pengaman

84 Akbar Budi

“Sehingga pemerintah melalui Bapanas meyakini stabilitas harga beras mampu terjaga meskipun musim kemarau atau El Nino,” ujar Sarwo.

Dalam catatan Bapanas, sejak Januari 2026 total intervensi CBP secara nasional telah mencapai 1,36 juta ton. Jumlah tersebut terdiri atas penyaluran beras melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) pada Januari-Februari sebanyak 221,05 ribu ton, serta penyaluran SPHP pada Maret hingga Juli yang telah mencapai 431,6 ribu ton.

Sementara itu, program bantuan pangan untuk alokasi Februari dan Maret telah diselesaikan hingga akhir Juni 2026. Realisasinya menjangkau 33,14 juta keluarga penerima manfaat dengan total penyaluran beras sebanyak 662,86 ribu ton.

Selain itu, CBP juga disalurkan untuk program golongan anggaran ASN di wilayah tertentu sebanyak 42,43 ribu ton dan penanganan bencana alam sebesar 11,37 ribu ton.

Bapanas bersama pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan juga telah menggelar lebih dari 5.573 Gerakan Pangan Murah (GPM) di 37 provinsi dan lebih dari 378 kabupaten/kota sebagai upaya menjaga keterjangkauan harga pangan.

Sebagai kelanjutan program bantuan pangan, pemerintah memutuskan kembali menyalurkan bantuan pangan beras mulai Juli 2026 selama tiga bulan. Total beras yang akan disalurkan mencapai 997,3 ribu ton, sehingga hingga akhir 2026 pemerintah diperkirakan telah menyalurkan bantuan pangan beras kepada masyarakat sebanyak 1,66 juta ton.

Sebelumnya, Kepala Bapanas yang juga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan beras tidak lagi menjadi komoditas dengan kontribusi terbesar terhadap inflasi.

“Inflasi beras berhasil diredam dalam 2 tahun terakhir,” kata Amran.

Kondisi perberasan nasional juga dinilai masih terkendali. Hal itu terlihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan jumlah kabupaten/kota dengan kenaikan IPH beras terus menurun hingga pekan pertama Juli 2026.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan terdapat 113 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan IPH beras. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan akhir Juni 2026 yang masih mencapai 138 kabupaten/kota.

“Ini ada 2 komoditi yang perlu mendapat perhatian, yaitu beras dan minyak goreng, walaupun perubahan IPH-nya itu sudah relatif terjaga rendah. Beras juga mengalami inflasi tetapi tidak terlalu tinggi,” papar Deputi BPS Ateng dalam rapat pengendalian inflasi yang dikutip di Jakarta, Rabu (8/7).

“Untuk beras, ini masih ada pada posisi 113 (kabupaten/kota). (Namun) kalau kita lihat dari pergerakan harga untuk IPH beras menurut provinsinya, ini relatif tidak terlalu tinggi,” kata Ateng.