Gibran Dikabarkan Mundur, Begini Mekanisme Pemilihan Wapres Pengganti

TODAYNEWS.ID – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka dikabarkan telah mengundurkan diri dari jabatannya dan disebut sudah menyerahkan surat pengunduran diri ke Presiden Prabowo Subianto.

“Pokoknya benar,” kata Ketua Umum Projo Budi Arie membenarkan pengunduran diri Gibran saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (11/11/2026).

Baca Juga

4 hari  lalu

Dinilai Tak Layak Jadi Wapres, Gen Z Minta Gibran Mundur

28 Dhanis

Wacana pengunduran diri Wapres Gibran kini menjadi perhatian publik di tengah bergulirnya proses politik penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR RI terkait polemik ijazah pendidikannya.

Lalu, bagaimana mekanisme pengunduran Wapres?

Apabila Gibran benar-benar mengundurkan diri dari jabatannya, proses pengisian posisi Wakil Presiden tidak dapat dilakukan secara otomatis oleh pemerintah.

Baca Juga

1 hari  lalu

DPR Buka Peluang Tindak Lanjuti Usulan Hak Menyatakan Pendapat soal Ijazah Gibran

23 Dhanis

Mekanisme penggantian telah diatur secara konstitusional dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Dalam ketentuan tersebut, apabila Wakil Presiden berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat menjalankan kewajibannya selama masa jabatan, posisinya akan digantikan oleh satu orang dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Selanjutnya, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memiliki kewenangan untuk memilih satu dari dua nama yang diajukan Presiden. Proses pemilihan tersebut harus dilaksanakan paling lambat 60 hari sejak terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden.

Dengan demikian, Presiden Prabowo Subianto tidak dapat secara langsung menunjuk satu orang untuk menduduki jabatan Wakil Presiden. Kepala Negara hanya memiliki kewenangan mengajukan dua kandidat, sedangkan keputusan akhir berada di tangan MPR.

Wakil Presiden yang terpilih nantinya akan melanjutkan sisa masa jabatan pemerintahan yang sedang berjalan, bukan memulai periode jabatan baru selama lima tahun.

Ketentuan tersebut juga menunjukkan bahwa penggantian Wakil Presiden melalui pengunduran diri memiliki mekanisme tersendiri dan berbeda dengan proses pemberhentian atau pemakzulan yang diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.