Hercules Datangi KPK, Akan Jelaskan Asal-usul Uang Terkait Suap HGB Summarecon

TODAYNEWS.ID — Ketua Umum DPP Gerakan Rakyat Indonesia Baru (GRIB) Jaya, Hercules Rosario Marcal, mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (11/11/2026).

Ia mengaku datang untuk memberikan keterangan mengenai persoalan tanah PT Summarecon Tbk serta asal-usul uang yang telah dikembalikannya terkait perkara dugaan suap pengurusan hak guna bangunan (HGB) di Kementerian ATR/BPN.

Baca Juga

1 hari  lalu

Anwar Sadad dan Staf Mangkir, KPK Jadwalkan Pemeriksaan Ulang 16 November

15 Afrizal Ilmi

Berdasarkan pantauan, Hercules tiba di Gedung KPK sekitar pukul 10.22 WIB. Ia datang bersama puluhan orang menggunakan sejumlah mobil berwarna hitam.

Hercules mengatakan, kedatangannya bertujuan memberikan penjelasan kepada penyidik mengenai persoalan tanah Summarecon dan sejumlah pejabat yang telah ditangkap KPK dalam perkara tersebut.

“Kita mau kasih keterangan terkait urusan persoalan tanah Summarecon dan terkait juga pejabat-pejabat yang ditangkap sama Dirjen ATR dan pejabat Summarecon juga,” kata Hercules kepada wartawan.

Baca Juga

1 hari  lalu

KPK Telusuri Dugaan Aliran Uang Blueray Cargo ke ASN Bea Cukai

20 Afrizal Ilmi

Ia juga menyebut akan menjelaskan mengenai uang yang telah dikembalikannya. Menurut Hercules, penyidik ingin mengetahui asal-usul uang tersebut.

“Jadi hari ini kedatangan karena kita dipanggil untuk menjelaskan terkait uang itu sebenarnya asal-usulnya dari mana, dari mana. Makanya hari ini kita datang untuk menjelaskan terkait itu,” ujarnya.

Secara terpisah, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan kedatangan Hercules untuk menjalani pemeriksaan. Ia mengatakan pemeriksaan tersebut berkaitan dengan perkara dugaan suap pengurusan HGB di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

“Saksi sudah tiba di gedung Merah Putih KPK, untuk menjalani pemeriksaan dengan Penyidik,” kata Budi.

KPK Tetapkan Delapan Tersangka dalam Kasus HGB Summarecon

Dalam perkara ini, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka setelah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada Senin (14/9/2026). Para tersangka berasal dari unsur pejabat pertanahan, pihak swasta, hingga orang yang disebut sebagai kepercayaan menteri.

Delapan tersangka tersebut yakni Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Sontang Coin Manurung, politikus Partai Golkar Fahd El Fouz, Direktur Utama PT Summarecon Agung Adrianto Pitoyo Adhi, dan mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto.

Selain itu, KPK menetapkan Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) Lampri serta tiga orang yang disebut sebagai orang kepercayaan menteri, yakni Muhammad Fakhry, Erwin, dan Rizal Pahlefi.

Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein sebelumnya menjelaskan, perkara tersebut bermula dari pengajuan perpanjangan HGB atau pemecahan HGB menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah yang dikelola Summarecon di Kabupaten Bogor.

Menurut Taufik, sebagian bidang tanah tersebut masih bermasalah karena bersengketa dengan sejumlah ahli waris yang sebelumnya memegang sertifikat hak milik.

Para ahli waris kemudian menggugat penerbitan sembilan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) milik Summarecon ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung. Gugatan tersebut ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Jawa Barat dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor.

“Kantah Bogor kemudian mengundang ahli waris untuk mediasi. Ahli waris lalu mengajukan blokir atas SHGB Summarecon. Di sisi lain, ahli waris melakukan pencabutan gugatan di PTUN Bandung,” kata Taufik.

Setelah itu, terjadi komunikasi antara Yaser Alfarisi dari pihak Summarecon dengan Erwin yang disebut sebagai orang kepercayaan menteri. Yaser menyampaikan kepada Erwin bahwa Kepala Kantah Bogor I Sontang Coin Manurung tidak bersedia membuka blokir dan memproses pemecahan HGB tanpa arahan dari atasannya.

Yaser bersama Rizal Pahlefi yang disebut sebagai perantara pihak Summarecon kemudian meminta Erwin berkomunikasi dengan Sontang. Mereka berharap blokir tanah dapat dibuka dan proses pemecahan SHGB bisa dilanjutkan.

Pada awal Agustus 2026, Yaser dan Rizal disebut memperoleh informasi bahwa terdapat permintaan uang untuk membuka blokir dan menerbitkan sertifikat tanah. Taufik menyebut permintaan tersebut disampaikan melalui kode tertentu.

“Sontang Coin melalui Erwin meminta fee dengan kode “dua” yang diduga sejumlah Rp2 miliar. Namun, pihak Summarecon hanya menyanggupi sejumlah Rp1,5 miliar,” kata Taufik.

Menurut Taufik, pihak Summarecon menduga masih ada pihak lain yang akan menerima bagian berupa fee broker dari pengurusan tersebut. Pada akhirnya, Adrianto melalui Yaser dan Erwin menyerahkan uang Rp1,5 miliar kepada Erwin.

“Selanjutnya, ERW (Erwin) menyerahkan sebagian dari uang tersebut yaitu senilai Rp200 juta kepada Coin di sebuah kafe di Jakarta Selatan, untuk fee pembukaan blokir dan pemecahan HGB atas pihak Summarecon,” ujar Taufik.

Pemeriksaan terhadap Hercules diharapkan dapat memberikan keterangan tambahan bagi penyidik dalam menelusuri aliran uang dan pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara tersebut. KPK masih mendalami keterkaitan uang yang dikembalikan Hercules dengan dugaan suap pengurusan HGB di lingkungan ATR/BPN.