Benny K Harman Sebut Jalur PTUN Gibran Sudah Tertutup, Demokrat Dukung HMP

TODAYNEWS.ID – Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Benny K Harman, menilai upaya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mencari keadilan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tidak memiliki dasar jalur hukum yang tersedia.

Meski demikian, Benny menegaskan bahwa keinginan Gibran untuk mencari keadilan dan kebenaran terkait keabsahan ijazahnya tetap harus dihormati.

Baca Juga

5 hari  lalu

Wapres MADN Apresiasi Ketegasan Kapolri Usut Penyadapan Ilegal

30 Azis Arriadh

“Ya kalau menurut hukumnya jalan itu tidak tersedia, kalau untuk membawa masalah itu ke PTUN. Tentu karena beliau mau mencari keadilan dan kebenaran harus kita hormati,” kata Benny kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Ia menilai, jalur PTUN untuk mempersoalkan persoalan tersebut sudah tertutup. Karena itu, menurutnya, upaya membawa perkara tersebut ke PTUN bukan lagi menjadi pilihan yang memungkinkan.

“Saya rasa publik juga tahu dengan membawa masalah ini ke PTUN boleh dibilang sudah tertutup sama sekali, tidak ada lagi jalan itu,” ujarnya.

Baca Juga

5 hari  lalu

Irma Suryani Kritik PPN Pembalut: Jangan Bebani Perempuan

38 Dhanis

Sementara terkait pengajuan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR RI, Benny menegaskan bahwa setiap anggota dewan memiliki hak konstitusional untuk menggunakan mekanisme tersebut.

Ia mengatakan, Fraksi Partai Demokrat telah mempertimbangkan secara matang langkah pengajuan HMP. Bahkan, sejumlah anggota Fraksi Demokrat turut menyampaikan usulan kepada pimpinan DPR agar menggunakan hak tersebut.

“Karena ini hak setiap anggota memiliki kebebasan yang dilindungi konstitusi untuk menggunakan Hak Menyatakan Pendapat. Dan kami dari Demokrat juga tentu telah mempertimbangkan ini dengan sangat matang dan ikut memberikan pengajuan usulan kepada pimpinan agar DPR menggunakan hak menyatakan pendapat berkaitan dengan putusan MK dan MA yang ada hubungannya dengan kedudukan Bapak Wakil Presiden,” tegasnya.

Benny menambahkan, usulan penggunaan HMP tersebut tidak hanya berasal dari satu fraksi. Sejumlah anggota DPR lintas fraksi telah menandatangani usulan tersebut, termasuk beberapa anggota Fraksi Partai Demokrat.

“Jadi seperti halnya anggota-anggota lintas fraksi sudah menandatangani usulan hak menyatakan pendapat ini termasuk sejumlah anggota dari Fraksi Partai Demokrat,” pungkasnya.