Gerindra Bebaskan Anggotanya Bicara soal Ijazah Gibran dan Hak Angket

TODAYNEWS.ID – Juru Bicara Partai Gerindra Kamrussamad, mengatakan bahwa partainya menyerahkan kepada masing-masing anggota DPR dari fraksinya untuk menyampaikan pandangan terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Gerindra kata dia, juga menghormati aspirasi lintas fraksi yang mengusulkan penggunaan hak angket hingga hak menyatakan pendapat untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.

Baca Juga

6 hari  lalu

Komisi VII Dorong Integrasi Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif untuk Majukan UMKM Lampung

99 Akbar Budi

Menurut Kamrussamad, hingga kini belum ada instruksi khusus dari Fraksi Gerindra, baik untuk mendukung maupun melarang anggotanya berbicara mengenai polemik ijazah Gibran maupun hak angket.

“Sejauh ini dari Fraksi Gerindra belum ada perintah untuk melaksanakan dan juga belum ada perintah untuk melarang terhadap setiap anggota,” kata Kamrussamad kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Fraksi Gerindra DPR kata Kamrussamad, terus mencermati adanya aspirasi masyarakat yang menginginkan polemik ijazah Gibran segera ditindaklanjuti oleh parlemen.

Baca Juga

6 hari  lalu

PKS Minta Polisi Usut Tuntas Kasus Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo

103 Dhanis

Menurutnya, persoalan tersebut perlu disikapi secara serius dengan tetap berpedoman pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

“Kita mengetahui bahwa ada aspirasi yang begitu kuat dari masyarakat supaya polemik tentang hal tersebut bisa segera ditindaklanjuti oleh parlemen. Bagi kami Fraksi Gerindra ini sesuatu yang penting untuk disikapi secara serius sebagaimana kaidah konstitusi dan undang-undang yang berlaku,” ujarnya.

Dia menjelaskan bahwa setiap anggota DPR memiliki hak dan kewenangan untuk menyampaikan pendapat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).

Terkait munculnya wacana penggunaan hak menyatakan pendapat yang disuarakan sejumlah fraksi, termasuk PDIP dan PKS, Kamrussamad menegaskan Gerindra menghormati setiap aspirasi yang berkembang di parlemen.

Kamrussamad yang juga Anggota Komisi XI DPR itu menjelaskan, bahwa mekanisme konstitusional seperti hak angket maupun hak menyatakan pendapat dapat digunakan sepanjang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

“Saya kira Fraksi Gerindra akan menghormati setiap aspirasi yang berkembang dari lintas fraksi, sepanjang sesuai amandemen Undang-Undang MD3, baik menggunakan hak menyatakan pendapat ataupun juga menggunakan hak angket atau usulan lain yang dipandang perlu,” jelasnya.

Lebih lanjut, Kamrussamad berharap polemik ijazah Gibran tidak terus berlarut-larut dan persoalan tersebut segera dituntaskan agar tidak memunculkan spekulasi berkepanjangan di tengah masyarakat serta mengganggu stabilitas politik.

“Dan kita berharap polemik ini tidak berkepanjangan, bisa segera dituntaskan, diselesaikan sebagaimana amanat undang-undang dan konstitusi kita,” pungkasnya.