KPK Dalami Aturan Internal PT Summarecon dalam Kasus Suap HGB

TODAYNEWS.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami sistem pengawasan dan pencegahan korupsi di lingkungan PT Summarecon Agung Tbk dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengurusan hak guna bangunan (HGB) di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Pendalaman tersebut dilakukan melalui pemeriksaan Direktur PT Summarecon, Herman Nagaria, sebagai saksi. Penyidik tidak hanya menggali keterangan mengenai perbuatan para pihak yang terlibat, tetapi juga menelusuri aturan internal perusahaan dalam mencegah praktik korupsi.

Baca Juga

3 hari  lalu

PHK Mengancam, Utamakan Hak Buruh dan UU Baru Jangan Hanya jadi Mancan Kertas

34 Gungde Ariwangsa

Juru Bicara KPK mengatakan pemeriksaan terhadap Herman Nagaria (HMN) merupakan penjadwalan ulang dari agenda pemeriksaan sebelumnya.

“Pemeriksaan terhadap saudara HMN selaku pihak dari PT Summarecon ini penjadwalan ulang dari penyidikan dari pemeriksaan-pemeriksaan sebelumnya,” ujar Juru Bicara KPK kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Senin (9/11/2026).

Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik turut mendalami ketentuan dan aturan yang berlaku di lingkungan PT Summarecon. Fokusnya mencakup mekanisme pengawasan internal serta langkah perusahaan dalam melakukan pencegahan tindak pidana korupsi.

Baca Juga

3 hari  lalu

PHK Mengancam, Utamakan Hak Buruh dan UU Baru Jangan Hanya jadi Mancan Kertas

34 Gungde Ariwangsa

KPK ingin mengetahui apakah PT Summarecon telah memiliki sistem pengendalian dan koridor pengawasan yang memadai untuk memitigasi potensi terjadinya korupsi.

Selain itu, penyidik juga menelusuri kemungkinan keterlibatan korporasi dalam perkara tersebut. Pendalaman dilakukan untuk memastikan apakah dugaan tindak pidana yang terjadi merupakan perbuatan pribadi pihak tertentu atau berkaitan dengan tindakan perusahaan.

“Apakah ini pure perbuatan personal, khususnya pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, atau kemudian ada unsur-unsur perbuatan korporasi. Ini masih terus didalami oleh penyidik,” jelasnya.

KPK memastikan penyidikan perkara tersebut masih terus berjalan. Keterangan dari para saksi akan dikembangkan untuk mengungkap konstruksi perkara secara menyeluruh.

“Nanti kita sama-sama tunggu perkembangannya,” imbuhnya.

Kasus dugaan korupsi ini berkaitan dengan pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Perkara tersebut bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di wilayah Jabodetabek pada 14 September 2026.

Dalam pengembangan penyidikan, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka. Mereka berasal dari unsur pejabat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), pihak perusahaan, serta pihak swasta.

KPK juga telah melakukan serangkaian penggeledahan di sejumlah lokasi, termasuk kantor PT Summarecon dan beberapa tempat yang berkaitan dengan pihak-pihak dalam perkara tersebut.

Melalui pemeriksaan Herman Nagaria, penyidik kini turut menelusuri sistem pengendalian internal PT Summarecon. Langkah ini dilakukan untuk mengungkap apakah dugaan tindak pidana tersebut hanya melibatkan individu atau juga berkaitan dengan tindakan maupun kebijakan korporasi.