Puan: Aparat Penegak Hukum Jangan Jadi Alat Kekuasaan Siapa Pun

TODAYNEWS.ID – Ketua DPR RI Puan Maharani, mengingatkan agar kewenangan dan kekuasaan negara tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik, kriminalisasi, maupun membungkam suara kritis masyarakat.

Peringatan tersebut disampaikan Puan di tengah pengusutan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, sejumlah tokoh politik hingga pengusaha.

Baca Juga

2 hari  lalu

Komisi III Desak Pembentukan Pansus Penyadapan

22 Akbar Budi

Puan menegaskan, penyalahgunaan alat kekuasaan negara tidak hanya berpotensi mengancam hak-hak warga negara, tetapi juga dapat membahayakan para pimpinan nasional.

“Kita dihadapkan juga pada tantangan penyalahgunaan alat kekuasaan negara yang dapat mengancam hak-hak warga negara, bahkan mengancam para pimpinan nasional,” kata Puan saat membuka rapat paripurna Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Menurut Puan, DPR RI memastikan setiap kewenangan dan kekuasaan negara harus digunakan berdasarkan kepentingan nasional, bukan untuk melayani kepentingan kelompok maupun individu tertentu.

Baca Juga

3 hari  lalu

Pengamat Dorong Polisi Dalami Dugaan Keterlibatan Jokowi di Balik Kasus Penyadapan Prabowo

29 Dhanis

Dalam kesempatan tersebut, Puan juga mengapresiasi langkah kepolisian yang dinilai sigap menangani kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo.

Namun, ia mengingatkan agar penanganan perkara tersebut menjadi bagian dari komitmen menjaga agar kewenangan negara tidak digunakan secara sewenang-wenang.

“Kewenangan negara tidak boleh disalahgunakan sebagai instrumen kepentingan politik, kriminalisasi, ataupun pembungkaman suara kritis masyarakat,” tegasnya.

Puan menekankan, aparat penegak hukum harus menjalankan tugas secara profesional dan independen serta tidak menjadi alat kekuasaan siapa pun.

“DPR RI mendukung upaya kepolisian melakukan pengusutan secara transparan dan profesional untuk mengungkap kasus penyadapan Presiden Republik Indonesia,” ujarnya.

Untuk itu, Puan berharap pengusutan kasus tersebut dapat berjalan secara terbuka dan mengungkap persoalan secara menyeluruh sesuai ketentuan hukum yang berlaku.