DPR Pertanyakan Insentif Rp 1 Triliun untuk Kepala Daerah Pendukung MBG

TODAYNEWS.ID – Rencana pemerintah mengalokasikan insentif fiskal sebesar Rp 1 triliun bagi kepala daerah yang dinilai progresif menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai kritik dari Parlemen.

Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai NasDem, Irma Suryani, mempertanyakan urgensi dan sumber pendanaan kebijakan tersebut di tengah tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Baca Juga

5 hari  lalu

Parlemen Minta OJK dan Perbankan Permudah Syarat Kredit Modal Usaha bagi Pelaku UMKM

152 Dhanis

Irma menilai, pemerintah seharusnya lebih mendorong kepala daerah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ketimbang menyiapkan anggaran tambahan untuk memberi penghargaan atas pelaksanaan program pemerintah pusat.

“Seharusnya Mendagri mendorong kepala-kepala daerah agar mampu meningkatkan PAD, sehingga daerah bisa membiayai dirinya sendiri dan tidak sepenuhnya bergantung pada pemerintah pusat. Itu baru bisa dianggap berprestasi,” kata Irma dalam pada Jumat (30/10/2026).

Legislator dari daerah pemilihan (dapil) Sumatera Selatan II itu juga mempertanyakan indikator pemberian insentif tersebut.

Baca Juga

2 hari  lalu

DPR: Pemulihan Hutan Bekas Karhutla Harus Jadi Prioritas, Bukan Alih Fungsi Jadi Sawit

86 Akbar Budi

Menurut dia, mendukung program Presiden, termasuk MBG, merupakan bagian dari tanggung jawab kepala daerah. Karena itu, dukungan terhadap program tersebut tidak semestinya menjadi tolok ukur utama pemberian penghargaan.

Padahal kata Irma, pelaksanaan MBG juga berpotensi menggerakkan ekonomi daerah melalui penyerapan tenaga kerja, keterlibatan relawan, dan aktivitas ekonomi masyarakat. Bahkan, dampak tersebut lanjut Irma, seharusnya menjadi bagian dari evaluasi program.

Selain persoalan anggaran, Irma menyoroti lemahnya kejelasan pengawasan keamanan pangan. Ia meminta pemerintah melibatkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai lembaga yang memiliki kewenangan di bidang tersebut.

“Standar keamanan pangan seharusnya dilakukan oleh BPOM yang memang menjadi leading sector di bidang tersebut. Mengapa anggarannya tidak diberikan kepada BPOM saja agar penggunaannya bisa dipertanggungjawabkan?” ujarnya.

Irma mengingatkan, pemberian insentif secara luas berpotensi menambah beban fiskal. Apalagi, kemampuan keuangan daerah tidak merata. Sejumlah kabupaten dan kota bahkan memiliki APBD di bawah Rp 1 triliun.

Ia mempertanyakan konsistensi pemerintah yang meminta daerah melakukan efisiensi, tetapi pada saat bersamaan merencanakan pengeluaran tambahan untuk insentif kepala daerah.

“Bukankah pemerintah meminta daerah melakukan efisiensi anggaran karena APBN mengalami tekanan? Mengapa justru ada rencana mengeluarkan anggaran untuk sesuatu yang memang sudah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah?” kata Irma.

Ia juga meminta pemerintah memperjelas ukuran keberhasilan MBG. Jika program tersebut bertujuan memperbaiki status gizi masyarakat dan menekan angka stunting, intervensi tidak cukup hanya melalui pembagian makanan.

Menurut Irma, pemenuhan vitamin, akses air bersih, serta faktor pendukung kesehatan lainnya harus masuk dalam strategi peningkatan gizi masyarakat.

“Pelaksanaan program MBG tidak hanya berorientasi pada penyaluran makanan, tetapi juga didukung perencanaan anggaran yang realistis serta kebijakan kesehatan dan gizi yang menyeluruh,” pungkasnya.