Parlemen Minta OJK dan Perbankan Permudah Syarat Kredit Modal Usaha bagi Pelaku UMKM

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi XI DPR RI, Habib Idrus Salim Aljufri, mengapresiasi penyerahan simbolis kredit produktif senilai Rp 53,15 triliun oleh Presiden Prabowo Subianto dalam Rakornas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), pada Rabu (22/10/2026).

Meski demikian, ia mengingatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan perbankan agar mempermudah proses administrasi dan pencairan kredit. Langkah ini dinilai penting agar bantuan modal tersebut benar-benar menjangkau pelaku ekonomi akar rumput.

Baca Juga

5 hari  lalu

Prabowo Bersama Sekjen PBB António Guterres Bahas Kerja Sama Global di Hambalang

85 Dhanis

Idrus menegaskan bahwa kucuran dana jumbo yang difasilitasi OJK bersama 343 lembaga jasa keuangan (LJK) tidak boleh sebatas menjadi angka di atas kertas.

“Penyaluran pembiayaan kepada 2,1 juta debitur, mulai dari petani kopi, nelayan, pedagang kelontong, hingga pengemudi ojek bold, merupakan langkah awal yang baik,” kata Idrus dalam keterangannya, Sabtu (24/10/2026).⠀

“Namun, saya tegaskan, OJK dan perbankan jangan menjadikan ketakutan akan risiko kredit macet atau Non-Performing Loan sebagai alasan untuk menutup mata terhadap pedagang kecil yang sedang berjuang,” ujar Idrus.

Baca Juga

1 hari  lalu

Dinilai Berhasil, Andre Rosiade Ungkap Capaian Kebijakan Pangan Presiden Prabowo

20 Dhanis

Legislator dari daerah pemilihan (dapil) Banten III ini menilai, syarat jaminan yang rumit dan birokrasi perbankan yang kaku sering kali menjadi penghambat utama bagi masyarakat kecil.

Akibat hambatan tersebut, tak sedikit pelaku usaha mikro yang akhirnya nekat memanfaatkan jasa rentenir atau pinjaman online (pinjol) ilegal berbiaya tinggi.

“Kita harus mengubah skema pengajuan Kredit Usaha Rakyat dan Ultra Mikro agar lebih inklusif bagi masyarakat prasejahtera yang belum terjangkau perbankan formal,” lanjut politisi PKS itu

Oleh karena itu, Idrus mendorong adanya penyesuaian skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Ultra Mikro agar lebih inklusif. Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) juga diminta lebih aktif melakukan skema “jemput bola” serta menyertakan pendampingan usaha di pelosok daerah.

“Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah juga perlu lebih aktif melakukan jemput bola untuk mengintegrasikan program permodalan dengan pendampingan usaha di pelosok daerah,” ujarnya

Untuk itu, Komisi XI DPR RI kata Idrus, memastikan akan mengawasi akses permodalan yang adil, cepat, dan transparan merupakan kunci utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas serta berkeadilan sosial bagi seluruh masyarakat.