Pengamat Ingatkan Potensi Keretakan Koalisi Prabowo Jelang Pilpres 2029

TODAYNEWS.ID – Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai menjadi periode penting untuk memperkuat konsolidasi politik sekaligus menjaga stabilitas koalisi.

Namun, besarnya dukungan partai politik terhadap pemerintah juga menghadirkan tantangan dalam menyatukan kepentingan yang beragam.

Read Also

5 day ago

Guru Jadi Kelompok Terbesar Terjerat Pinjol, DPR Sentil Bunga Tinggi dan Biaya Admin

101 Dhanis

Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia sekaligus pengamat politik, Arifki Chaniago, menilai agenda keberlanjutan yang diusung Prabowo sejak Pilpres 2024 belum cukup untuk membentuk fondasi politik yang kuat dan mandiri.

Menurut Arifki, dukungan dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) turut memperkuat posisi pemerintahan.

Meski demikian, Prabowo masih perlu membangun hubungan politik yang lebih luas, termasuk membuka peluang komunikasi dengan Megawati Soekarnoputri maupun kelompok politik yang berada di luar pemerintahan.

Read Also

3 day ago

DPR Minta Pembayaran Tunjangan Profesi Guru yang Tertunda Segera Diselesaikan

126 Dhanis

“Prabowo membawa agenda keberlanjutan. Namun dalam praktik politik, keberlanjutan juga berarti merawat hubungan dengan kekuatan-kekuatan yang berperan pada periode sebelumnya,” kata Arifki, kepada TODAYNEWS, Senin (19/10/2026).

Ia menjelaskan, strategi merangkul tokoh dan partai dari berbagai kubu merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga stabilitas.

Langkah tersebut dinilai dapat mengurangi potensi konflik politik, tetapi sekaligus membuat proses pengambilan keputusan semakin kompleks karena banyaknya kepentingan yang perlu diakomodasi.

“Akomodasi adalah instrumen menjaga stabilitas. Namun, semakin gemuk koalisi yang dibangun, semakin besar pula tantangan untuk menyelaraskan kepentingan yang berbeda-beda,” katanya.

Selain itu, Arifki juga menyoroti keberadaan empat poros kekuatan politik yang dinilai memiliki pengaruh dalam dinamika pemerintahan, yakni Cikeas, Solo, Teuku Umar, dan Kartanegara.

Keempat poros tersebut menurutnya memiliki jaringan, kepentingan, serta orientasi politik masing-masing. Karena itu, kesamaan posisi dalam pemerintahan tidak serta-merta menjamin seluruh kekuatan tersebut memiliki pandangan yang sama mengenai arah politik nasional.

Menurut dia, konsolidasi koalisi tidak cukup dilakukan melalui komunikasi antar elite atau pembagian jabatan di pemerintahan. Pemerintah juga perlu memastikan setiap unsur pendukung memiliki komitmen yang konsisten terhadap agenda kebijakan.

Arifki mengingatkan, koalisi yang terlihat solid secara formal berpotensi menghadapi persoalan ketika kepentingan jangka pendek pemerintahan mulai berbenturan dengan kalkulasi politik untuk Pemilihan Presiden 2029.

“Secara formal, berbagai kekuatan bisa berada dalam satu pemerintahan. Namun, berada dalam satu koalisi tidak otomatis menyatukan seluruh kepentingan,” ujarnya.

Ia menambahkan, setiap kelompok politik berpeluang mulai memperhitungkan posisi dan strategi masing-masing menjelang kontestasi politik berikutnya. Kondisi tersebut dapat mengubah pola hubungan di dalam koalisi yang saat ini mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran.

Pilpres 2029 Berpotensi Menguji Koalisi

Menurut Arifki, perbedaan kepentingan di antara partai dan kelompok politik berpotensi semakin terlihat ketika pembahasan mengenai Pemilu 2029 mulai menguat.

Salah satu titik krusialnya adalah penentuan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Terbatasnya posisi dalam satu pasangan calon dapat memunculkan persaingan di antara kelompok yang selama ini bekerja sama dalam pemerintahan.

“Pada akhirnya, posisi calon wakil presiden hanya tersedia untuk satu orang dalam satu pasangan calon. Di situlah kepentingan politik bisa saling berhadapan,” kata Arifki.

Ia menilai, kerja sama politik saat ini tidak menjamin kesamaan pilihan ketika partai-partai mulai menentukan arah dukungan untuk pemilihan presiden mendatang.

Oleh sebab itu, pemerintah perlu mengantisipasi kemungkinan perubahan konstelasi politik tanpa mengorbankan pelaksanaan program prioritas.

Dua tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran, lanjut Arifki, akan menjadi tolok ukur untuk melihat apakah strategi akomodasi politik mampu menghasilkan stabilitas jangka panjang atau hanya meredam persaingan untuk sementara waktu.

Keberhasilan konsolidasi, menurut dia, tidak semata-mata diukur dari banyaknya partai yang bergabung dalam pemerintahan. Hal yang lebih penting adalah kemampuan mengubah dukungan politik menjadi kebijakan yang efektif dan hasil nyata bagi masyarakat.

“Tantangan Prabowo adalah memastikan akomodasi tidak berhenti pada pembagian ruang kekuasaan, melainkan menghasilkan dukungan konsisten terhadap agenda pemerintahan. Keberhasilan konsolidasi yang sesungguhnya baru akan terlihat ketika kepentingan politik mulai berbeda arah menuju 2029,” pungkasnya.