Azis Samual: Dorong Rapimnas Golkar Dukung Prabowo 2029 dan Desak Bersihkan Partai dari Kader Bermasalah Hukum

TODAYNEWS.ID – Tokoh senior Partai Golongan Karya (Golkar), Azis Samual menyampaikan dua hal krusial mendesak terkait arah politik nasional dan tata kelola internal Partai Golkar. Poin utama tersebut mencakup dukungan penuh terhadap keberlanjutan kepemimpinan Prabowo Subianto hingga Pemilu 2029, serta tindakan tegas terhadap kader atau pengurus partai yang terseret kasus korupsi.

Menanggapi pidato Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan pada HUT Ke-28 PAN tanggal 18 September 2026, tokoh senior Partai Golkar Azis Samual mengapresiasi langkah politik PAN yang dengan tegas menyatakan kesetiaan serta dukungan untuk Presiden Prabowo Subianto menuju Pemilu 2029. DPP Partai Golkar di dorong untuk segera menyusul langkah tersebut dengan menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) sebagai forum resmi pengambilan keputusan partai.

Baca Juga

5 hari  lalu

Ambang Batas 5 Persen Ubah Kalkulasi Parpol, Pengamat: Partai Kecil Harus Kerja Keras

110 Dhanis

“Dinamika politik hari ini membutuhkan keberlanjutan kepemimpinan (sustainable authority) demi menjaga stabilitas nasional. Kepastian politik jangka panjang ini sangat krusial untuk memberikan sentimen positif bagi pasar dan menjaga kepercayaan publik serta investor terhadap arah kebijakan pemerintah”, tegas Azis Samual saat dihubungi melalui telepon seluler pada Selasa, 22 September 2026.

Desak Pemecatan Kader Terlibat Korupsi

Mengenai isu integritas partai, Azis Samual mendesak DPP Partai Golkar untuk melakukan pembersihan secara masif di seluruh tingkatan organisasi. Hal ini merespon masih adanya pengurus dan kader Partai Golkar yang terjerat kasus korupsi termasuk kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang belakangan ini kembali melibatkan Partai Golkar.

Diperlukan langkah-langkah tegas yang mendesak untuk segera memberhentikan atau memecat dari kepengurusan seluruh kader atau pengurus di semua tingkatan yang terbukti terlibat kasus korupsi atau terkena OTT KPK. Demikian juga untuk membersihkan kepengurusan partai dari kader yang berstatus sebagai mantan narapidana kasus korupsi. Hal ini untuk memastikan bahwa Partai Golkar tidak dinilai oleh masyarakat luas sebagai bunker atau “tempat perlindungan” bagi para pelaku kejahatan korupsi.

Baca Juga

1 hari  lalu

PKS Minta Batas Defisit APBN 3 Persen Tetap Dipertahankan dalam Revisi UU Keuangan Negara

114 Akbar Budi

“Langkah tegas pembersihan internal dari kader bermasalah hukum merupakan komitmen nyata Partai Golkar dalam mendukung penuh visi Presiden Prabowo Subianto. Dukungan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak cukup hanya disampaikan melalui jargon atau forum politik, melainkan harus dibuktikan dengan tindakan konkret menjaga integritas partai pendukung agar senafas dengan semangat pemberantasan korupsi yang digaungkan Kepala Negara”, tambah Azis.

Pembersihan institusi partai dari pengurus yang terseret kasus korupsi maupun mantan narapidana menjadi syarat mutlak untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, kuat, dan berwibawa (clean and strong governance). Dengan menjaga integritas partai dari praktek korupsi, Partai Golkar dapat menjadi pilar konsolidasi politik yang solid dan terpercaya dalam mengawal setiap program strategis Presiden Prabowo untuk kesejahteraan rakyat.

Dukungan Penuh Terhadap Tindakan Tegas Presiden Prabowo

Disamping pembenahan internal partai, Azis juga menegaskan dukungan penuh kepada Presiden Prabowo untuk bertindak tegas tanpa pandang bulu terhadap para menteri di Kabinet Merah Putih yang terbukti melakukan tindakan pidana korupsi.

Sikap tegas ini dinilai oleh Azis sangat sejalan dengan cita-cita menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih (clean governance), demi terwujudnya stabilitas nasional dan kesejahteraan masyarakat.

“Dukungan tanpa ragu kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil tindakan paling tegas terhadap menteri maupun pejabat kabinet yang terlibat kasus korupsi. Kepercayaan rakyat dan stabilitas pemerintahan harus berada di atas kepentingan politik manapun, sehingga penegakkan hukum yang konsisten dan tanpa pandang bulu di jajaran kabinet menjadi harga mati yang tidak bisa ditawar”, tegas Azis.

“Langkah berani Presiden dalam menindak tegas para pembantunya yang melenceng, dinilai akan semakin memperkuat legitimasi serta kewibawaan pemerintahan di mata publik dan dunia internasional. Dengan Kabinet Merah Putih yang bersih dari praktik korupsi, roda pemerintahan dapat bergerak efektif, fokus mewujudkan program strategis nasional, serta memastikan setiap rupiah anggaran negara benar-benar berdampak bagi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia”, pungkas Azis.