Komisi IV Minta Anggaran Tambahan SPHP 1 Juta Ton Dibuka

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan, meminta pemerintah transparan soal anggaran penambahan 1 juta ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dan efektivitas subsidi SPHP.

Johan mengatakan kuota SPHP sebelumnya sebesar 828 ribu ton membutuhkan subsidi sekitar Rp 4,97 triliun. Kini, pemerintah berencana menambah 1 juta ton.

Baca Juga

2 hari  lalu

5 Jurnalis Hilang Kontak di Gunung Anak Krakatau, DPR Minta SAR Perluas Pencarian

75 Dhanis Iswara

“Pertanyaan kami sederhana: berapa tambahan biaya fiskal yang harus ditanggung negara, dan seberapa besar dampaknya terhadap harga yang benar-benar dibayar masyarakat?” kata Johan, pada Jumat (11/9/2026).

Menurut Johan, keberhasilan SPHP tidak cukup diukur dari jumlah beras yang disalurkan atau stok Bulog. Pemerintah harus memastikan intervensi tersebut benar-benar menurunkan harga yang dibayar konsumen.

“Uang negara yang digunakan sangat besar. Ukuran keberhasilannya bukan hanya berapa ton SPHP yang tersalurkan. Kita harus bisa menjawab: berasnya sampai ke mana, rakyat membeli dengan harga berapa, dan apakah harga pasar benar-benar turun,” ujar Johan.

Baca Juga

1 hari  lalu

Bansos Mau Ditransfer Lewat Bank, DPR Ingatkan Data Adminduk Pelosok Belum Rapi

105 Dhanis Iswara

Dia meminta Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Perum Bulog menyampaikan evaluasi berdasarkan wilayah.

Data tersebut, kata politikus PKS ini, harus mencakup daerah penerima SPHP, volume penyaluran, pergerakan harga sebelum dan sesudah intervensi, serta biaya yang dikeluarkan pemerintah.

“Kalau negara mengeluarkan Rp 1 triliun, masyarakat berhak mengetahui seberapa besar dampaknya terhadap harga beras. Ini bukan sekadar soal anggaran, tapi soal value for money,” katanya.

Johan juga mengingatkan agar tambahan SPHP tidak menekan harga gabah petani saat masa panen. Menurutnya, waktu dan wilayah penyaluran harus diatur secara tepat agar kepentingan konsumen dan petani tetap seimbang.

“Negara mempunyai dua kewajiban sekaligus: menjaga harga gabah agar petani mendapatkan keuntungan yang layak dan menjaga harga beras agar masyarakat mampu membeli. Kebijakan SPHP harus mampu menjembatani keduanya,” pungkas Johan.