Pemerintah Dorong Semua Warga Punya Rekening Bank, Data Dukcapil Akan Terhubung ke Sistem BI

TODAYNEWS.ID – Pemerintah berencana memperluas akses layanan keuangan dengan memastikan masyarakat Indonesia memiliki rekening perbankan. Rencana tersebut dibahas dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (7/9/2026).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, mengatakan pemerintah dalam rapat tersebut turut membahas tingkat kepemilikan rekening masyarakat dengan mengacu pada data hasil survei Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Badan Pusat Statistik (BPS).

Baca Juga

1 minggu  lalu

Prabowo Optimistis Strategi Transformasi Bangsa Mampu Angkat Jutaan Rakyat dari Kemiskinan

122 Dhanis Iswara

Airlangga menyebut tingkat inklusi keuangan Indonesia saat ini telah mencapai 93,62 persen. Sementara tingkat literasi keuangan berada di kisaran 63,57 persen.

“Jadi pembahasan dengan Bapak Presiden terkait dengan kepemilikan rekening daripada keluarga negara atau masyarakat Indonesia. Berdasarkan survei atau sensus yang dilakukan oleh OJK dan BPS, tingkat inklusi keuangan kita sudah mencapai 93,62 persen,” kata Airlangga.

Menurut dia, capaian tersebut menunjukkan kondisi inklusi keuangan Indonesia yang cukup baik jika dibandingkan dengan standar negara-negara anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Baca Juga

6 hari  lalu

Prabowo Bertolak ke Rusia, Jadi Tamu Kehormatan Utama Eastern Economic Forum

384 Dhanis Iswara

Airlangga mengatakan pemerintah masih akan mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan agar akses masyarakat terhadap layanan perbankan semakin luas.

Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo juga meminta agar masyarakat memiliki rekening perbankan. Pemerintah kemudian akan menyiapkan skema pembukaan rekening melalui PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI serta Bank Syariah Indonesia (BSI).

“Bapak Presiden meminta agar penduduk itu mempunyai rekening koran. Jadi tentu diminta untuk BRI dan juga Bank Syariah Indonesia itu mempersiapkan rekening untuk masyarakat,” ujar Airlangga.

Selanjutnya data kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) nantinya akan digunakan dalam proses tersebut. Data tersebut akan dipadankan dengan sistem yang tersedia di Bank Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan sistem pembayaran.

“Dan nanti data yang dipakai adalah data dari Dukcapil dan data dari Dukcapil itu tentunya nanti akan dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia, terutama untuk payment system-nya,” jelas Airlangga.

Selain pembukaan rekening, pemerintah juga menyiapkan penguatan transaksi pembayaran digital menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).

Airlangga mengatakan penggunaan QRIS diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai transaksi digital.

“Yang kedua gateway system-nya jadi menggunakan QRIS. Ini yang disiapkan agar literasi dan juga inklusif keuangan kita bisa mencapai seoptimal mungkin lebih tinggi dari yang sudah kita capai,” katanya.

Ke depan, pemerintah juga berencana menyalurkan berbagai program melalui rekening yang disiapkan bagi masyarakat.

Dengan demikian, rekening tersebut tidak hanya menjadi sarana akses layanan perbankan, tetapi juga dapat digunakan untuk mendukung penyaluran program pemerintah secara lebih terintegrasi.