Pasangan Prabowo-Gibran usai ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2024 lalu oleh KPU RI. Foto: TODAYNEWS/Dhanis TODAYNEWS.ID – Pengamat politik dari Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, menilai Presiden Prabowo Subianto wajar melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja kabinet menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.
Menurut Arifki, evaluasi tersebut dapat mencakup pertimbangan untuk melakukan perombakan atau reshuffle kabinet guna memastikan roda pemerintahan berjalan lebih efektif dan program prioritas Presiden dapat dilaksanakan secara optimal.
“Evaluasi bukan tanda pemerintahan gagal, tetapi bagian dari upaya memastikan pemerintahan semakin efektif. Dua tahun sudah cukup untuk melihat siapa yang bekerja, siapa yang berlari, dan siapa yang masih sibuk beradaptasi,” kata Arifki, Selasa (1/9/2026).
Ia mengatakan, hasil berbagai survei dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan Presiden dalam mengevaluasi kinerja kabinet serta tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan.
Meski demikian, ia menekankan bahwa survei bukan satu-satunya indikator dalam menilai kinerja para menteri. Persepsi masyarakat, menurut dia, tetap penting karena kinerja pemerintah pada akhirnya dirasakan dan dinilai langsung oleh publik.
“Rapor menteri bukan hanya angka survei. Tetapi survei memberi gambaran bagaimana masyarakat melihat kerja pemerintah,” ujarnya.
Arifki juga mengatakan, bahwa dinamika politik dan tuntutan masyarakat yang bergerak cepat membuat Presiden membutuhkan menteri yang tidak sekadar menjadi representasi atau hasil kompromi politik partai koalisi.
Menurut dia, para menteri juga harus memiliki kompetensi, kemampuan berkomunikasi, serta kapasitas untuk mengeksekusi program pemerintah.
“Menteri hari ini tidak cukup hanya pintar di belakang meja. Menteri harus mampu menjelaskan kepada rakyat apa yang dikerjakan pemerintah dan apa manfaatnya,” kata Arifki.
Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia itu menilai, kinerja setiap menteri memiliki konsekuensi politik langsung terhadap Presiden.
Keberhasilan seorang menteri dalam menjalankan program, kata dia, akan turut memperkuat citra pemerintahan Prabowo. Sebaliknya, kegagalan menteri juga dapat menjadi beban politik bagi Presiden.
“Poin menteri masuk ke Prabowo, tetapi beban menteri juga kembali ke Prabowo. Karena itu, Presiden membutuhkan figur yang memahami visi, prioritas, dan ritme pemerintahannya,” ujarnya.