DPR Desak Audit Proyek Peta Dasar Nonperkotaan ILASPP Senilai US$185 Juta

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi XII DPR RI, Ateng Sutisna, mendesak pemerintah untuk menghentikan sementara dan mengaudit proses pengadaan proyek pemetaan area nonperkotaan dalam Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP).

Desakan ini menyusul peringatan dari Asosiasi Perusahaan Survei Pemetaan dan Informasi Geospasial (APSPIG) mengenai risiko pengerjaan proyek bernilai US$185,46 juta tersebut jatuh ke tangan satu vendor tunggal.

Baca Juga

1 hari  lalu

Elektabilitas KDM Salip Prabowo di Survei SMRC, Pengamat: Sinyal Popularitas, Bukan Jaminan Pilpres

96 Dhanis Iswara

Ateng menilai penetapan pemenang tender tidak boleh dilanjutkan sebelum iklim persaingan usaha yang sehat terjamin. Ia juga menyoroti ironi keterlibatan perusahaan lokal yang memiliki nilai teknis baik, namun hanya diposisikan sebagai anggota pendukung (secondary partner).

“Pemerintah jangan sampai hanya menjadi penyedia data dan penanggung utang, sementara teknologi serta manfaat utama justru dialirkan ke luar negeri,” tegas Ateng pada Sabtu (1/8/2026).

Selain masalah monopoli, DPR juga memperingatkan risiko kebocoran data strategis negara. Dokumen tender mewajibkan pengolahan data dilakukan di Integrated Map Production Center (MPC) milik Badan Informasi Geospasial (BIG).

Baca Juga

4 hari  lalu

Pengamat: PSI Harus Sadar Diri Jika Ingin Tandingi PDIP

118 Dhanis Iswara

Menurut Ateng, jika terbukti ada data geospasial yang dipindahkan atau diproses di luar fasilitas resmi, kontrak harus diputus secara tegas.

Untuk mengawal proyek berisiko tinggi dengan total pendanaan Bank Dunia mencapai US$654,63 juta ini, legislator dari Fraksi PKS ini pun mengajukan enam rekomendasi, diantaranya adalah menunda penetapan pemenang maupun penandatanganan kontrak hingga evaluasi independen selesai.

Selanjutnya, Ateng meminta BIG bersama Bank Dunia membuka hasil evaluasi teknis dan finansial, identitas anggota konsorsium, pemilik manfaat akhir (beneficial owner), hingga alasan apabila lebih dari satu lot diberikan kepada penyedia yang sama.

Lalu, pemerintah melaksanakan audit pengadaan dan risiko oleh Inspektorat BIG bersama BPKP dan LKPP dengan koSasi Bank Dunia. Ia juga meminta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk melakukan audit keamanan dan kedaulatan data.

Selanjutnya, pemerintah harus memastikan partisipasi perusahaan nasional berlangsung secara nyata. Dan Terakhir, setiap pembayaran kontrak harus dikaitkan dengan capaian yang telah diverifikasi, kepatuhan terhadap pengelolaan data, serta peningkatan kapasitas nasional.

Lebih lanjut, Ateng menegaskan bahwa langkah ini bukan bentuk anti-investasi asing, melainkan bentuk perlindungan terhadap industri dalam negeri dan kedaulatan data geospasial Indonesia.

Karena itu, ia meminta seluruh stakeholder nasional melakukan evaluasi bersama Bank Dunia sebelum proyek memasuki tahap yang sulit dikoreksi. Komisi XII DPR RI juga harus memperoleh penjelasan resmi akan proyek tersebut.

“Jangan sampai proyek Satu Peta berujung pada satu pemenang, satu pusat kendali, dan minim manfaat bagi industri nasional. Kita harus memperoleh data, kapasitas, teknologi, pekerjaan, dan kedaulatan; bukan sekadar tagihan utang,” pungkasnya.