Kasat Narkoba Polres Tangsel Ditangkap, DPR Desak Pengusutan Tuntas dan Reformasi Internal

TOFAYNEWS.ID – Anggota Komisi III DPR RI Hasbiallah Ilyas, menyoroti penangkapan Kepala Satuan Reserse Narkoba (Kasat Resnarkoba) Polres Tangerang Selatan beserta tujuh personelnya oleh Bareskrim Polri atas dugaan penyalahgunaan narkotika serta penyalahgunaan wewenang.

Hasbi sapaannya mendesak agar proses hukum dan etik terhadap para oknum tersebut dilakukan secara tuntas, transparan, dan tanpa pandang bulu.

Baca Juga

3 jam  lalu

Bupati Pemalang Diduga Lakukan Pemerasan Untuk Urus Kasus di KPK

40 Afrizal Ilmi

“Kasus ini sangat memprihatinkan dan melukai rasa keadilan masyarakat. Aparat yang seharusnya melumpuhkan jaringan narkoba justru diduga menjadi bagian dari lingkaran kejahatan tersebut. Komisi III meminta Divisi Propam dan Bareskrim Polri mengusut tuntas perkara ini hingga ke akar-akarnya,” tegas Hasbi dalam keterangan yang diterima, Kamis (30/7/2026).

Hasbi menilai keterlibatan aparat di garis depan penanganan narkoba merupakan ancaman serius yang berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

Oleh karena itu, penanganan perkara tidak boleh berhenti pada penindakan oknum di lapangan saja, melainkan harus membongkar seluruh jaringan, modus operandi, hingga aliran dana yang terlibat. Ia menekankan pentingnya menjamin tidak adanya impunitas di tubuh kepolisian.

Baca Juga

1 hari  lalu

KPK Periksa Intensif Bupati Pemalang Usai Terjaring OTT di Jakarta

61 Afrizal Ilmi

“Tidak boleh ada perlindungan atau toleransi bagi oknum, apa pun pangkat dan jabatannya. Penindakan tegas dan terbuka adalah kunci untuk membuktikan bahwa negara tidak kalah oleh kejahatan narkotika,” lanjutnya.

Lebih lanjut, legislator dari Fraksi PKB ini mendorong Polri untuk menjadikan kasus ini sebagai momentum evaluasi dan pembenahan sistemik secara menyeluruh.

Dia mendesak agar tata kelola penanganan perkara narkotika diperketat melalui digitalisasi sistem pengelolaan barang bukti untuk mencegah kebocoran, serta pelaksanaan audit kepatuhan dan pengawasan internal secara berkala pada unit-unit rawan.

“Selain itu, Polri juga perlu menerapkan sistem rotasi jabatan berbasis risiko bagi personel di unit-unit sensitif guna meminimalkan potensi penyalahgunaan kekuasaan,” urainya.

Hasbi meyakini bahwa langkah tegas dan perbaikan tata kelola internal tersebut justru akan menjadi titik balik bagi Polri untuk memperkuat komitmen penegakan hukum dan memulihkan kepercayaan masyarakat.

“Pemberantasan peredaran gelap narkotika harus dilakukan secara menyeluruh tanpa membedakan status pelaku. Jika Polri berani menindak tegas anggotanya yang melanggar, ini akan menjadi bukti nyata komitmen Polri dalam mewujudkan institusi penegak hukum yang bersih, profesional, dan akuntabel,” pungkasnya.