Menteri PKP Maruarar Sirait bersama Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma (baju kuning) di Kantor Kementerian PKP, Wisma Mandiri 2 Lantai 21, Jakarta, Jumat (24/7/2026). Foto: Dok. Humas Kementerian PKP TODAYNEWS.ID – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah guna mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Komitmen tersebut ditegaskan melalui pertemuan Menteri PKP Maruarar Sirait, dengan Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma di Kantor Kementerian PKP, Wisma Mandiri 2 Lantai 21, Jakarta, Jumat (24/7/2026).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Kabupaten Brebes merupakan salah satu daerah dengan tingkat kemiskinan dan jumlah rumah tidak layak huni yang cukup tinggi.
Oleh karena itu, Kabupaten Brebes menjadi salah satu daerah yang mendapatkan perhatian khusus dari Kementerian PKP dalam penyaluran berbagai program perumahan.
Menteri PKP menegaskan bahwa seluruh bantuan pemerintah harus diberikan berdasarkan data yang valid serta dilaksanakan secara terbuka agar benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
“Kepentingan kami membantu rakyat dengan data desil 1–4 yang dilakukan secara transparan dan tolong siapkan dari tempat Ibu untuk aktif dalam pelaksanaannya,” ujar Maruarar atau biasa disapa Ara.
Ara menjelaskan bahwa alokasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Brebes melonjak drastis pada tahun 2026 menjadi 783 unit rumah atau naik sekitar 30 kali lipat (3.915 persen) dibandingkan tahun 2025 yang hanya 20 unit.
Selain itu, Menteri PKP juga menyetujui peningkatan kuota rumah subsidi di Provinsi Jawa Tengah dari 25.000 unit menjadi 50.000 unit guna memperluas akses hunian layak dan menekan backlog perumahan di Brebes yang tercatat mencapai 109.559 unit.
Dalam pertemuan tersebut, Ara juga mendorong implementasi Kredit Program Perumahan (KPP) atau KUR Perumahan agar masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk pelaku usaha mikro seperti nasabah PNM Mekaar, memiliki akses pembiayaan yang mudah, aman, dan terjangkau untuk membangun maupun meningkatkan kualitas rumahnya.
Sebagai bagian dari peningkatan kualitas hunian, Pelaksanaan Program BSPS diintegrasikan dengan Program Gentengisasi, yakni mengganti atap tidak layak seperti seng berkarat dengan genteng produksi loka, demi mewujudkan hunian yang sehat, aman, bernilai estetika, sekaligus menggerakkan ekonomi domestik.
Sementara itu, Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma, menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh Kementerian PKP serta berkomitmen untuk mengawal jalannya program secara akuntabel.
“Terima kasih atas dukungan Bapak Menteri PKP untuk audiensi ini dan kami akan melakukan evaluasi terkait pelaksanaannya dengan cepat dan transparan,” ujar Paramitha.