Komisi XI DPR Dorong Kemenkeu Jelaskan Dasar Hukum Pelibatan TNI-Polri dalam Pengawasan Pajak

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi XI DPR RI Amin Ak, meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan penjelasan secara terbuka mengenai dasar hukum, ruang lingkup, serta batas kewenangan pelibatan unsur TNI dan Polri dalam pengawasan kepatuhan wajib pajak.

Legislator dari Fraksi PKS ini menilai transparansi diperlukan agar kebijakan tersebut tidak memunculkan berbagai penafsiran di tengah masyarakat.

Baca Juga

6 hari  lalu

Prabowo: Proyek LNG Abadi Masela Harus Beri Manfaat Nyata bagi Rakyat

118 Dhanis Iswara

“Sepanjang yang saya ketahui, Komisi XI DPR RI belum pernah menerima pembahasan secara khusus mengenai mekanisme pelibatan unsur TNI-Polri dalam pengawasan kepatuhan wajib pajak,” kata Amin dalam keterangan yang diterima, Kamis (23/7/2026).

Oleh karena itu, pihaknya mendorong pemerintah untuk memaparkan secara transparan dasar hukum, ruang lingkup, batas kewenangan, hingga mekanisme pengawasan di balik kebijakan kontroversial ini.

“Kami mendorong Kementerian Keuangan memberikan penjelasan yang terbuka mengenai ruang lingkup, batas kewenangan, dasar hukum, serta mekanisme pengawasannya agar tidak menimbulkan multitafsir di masyarakat,” ujarnya.

Baca Juga

1 minggu  lalu

DPR Desak Transparansi Kementerian Koperasi Terkait Isu Pengadaan 1,8 Juta Kipas Angin

99 Dhanis Iswara

Di sisi lain, Amin Ak menegaskan bahwa Komisi XI pada prinsipnya mendukung langkah pemerintah meningkatkan kepatuhan perpajakan.

Menurutnya, pajak adalah sumber utama penerimaan negara sehingga upaya memperluas kepatuhan wajib pajak merupakan kebijakan yang penting. Meski demikian, dia mengingatkan implementasi kebijakan harus tetap memperhatikan aspek kepercayaan publik.

“Bagi kami, yang paling penting adalah keberpihakan kepada wajib pajak yang jujur dan patuh. Jangan sampai masyarakat kecil, UMKM, maupun kelas menengah yang selama ini berupaya memenuhi kewajibannya justru merasa takut atau terbebani secara psikologis,” katanya.

Amin menambahkan pemerintah seharusnya memfokuskan langkah penegakan hukum kepada pengemplang pajak dan pelaku penghindaran pajak berskala besar.

“Negara harus tegas terhadap pengemplang pajak dan pelaku penghindaran pajak berskala besar, tetapi pada saat yang sama harus tetap mengedepankan pendekatan yang humanis kepada masyarakat yang beritikad baik,” ujarnya.

Untuk itu, Amin berharap pemerintah dapat memberikan penjelasan yang komprehensif agar tujuan meningkatkan kepatuhan pajak tetap tercapai tanpa mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap otoritas perpajakan.