Konsep PPG Terintegrasi Didorong Masuk RUU Sisdiknas untuk Pangkas Birokrasi

TODAYNEWS.ID – Peta jalan pencetakan tenaga pendidik di Indonesia berpotensi mengalami transformasi besar. Skema perkuliahan yang mengintegrasikan jalur akademik dan profesi secara penuh kini tengah dikaji secara mendalam untuk diadopsi ke dalam draf revisi UU Sisdiknas.

Gagasan krusial ini mengemuka saat Komisi X DPR RI menggelar Kunjungan Kerja di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Bandung, Jumat (10/7/2026).

Baca Juga

6 hari  lalu

Kunjungan Wisatawan Lampung Melejit, DPR Dorong Evaluasi dan Pengusulan KEK Pariwisata Baru

84 Dhanis Iswara

Anggota Komisi X DPR RI, Furtasan Ali Yusuf, memaparkan bahwa konsep ini bertujuan melebur program sarjana kependidikan dengan Pendidikan Profesi Guru (PPG).

Menurutnya pola satu paket (bundling) ini meniru sistem yang sudah lama diterapkan pada jalur pendidikan profesi kesehatan, seperti kedokteran, keperawatan, dan farmasi.

“Kita ingin penyiapan guru dilakukan secara terpadu sejak semester pertama hingga tahap profesi. Guru adalah profesi keahlian, jadi persiapannya harus matang dari awal. Ini juga penting agar profesi pendidik tidak lagi dijadikan sekadar batu loncatan atau pelarian saat seseorang kesulitan mendapat pekerjaan di sektor lain,” kata Furtasan.

Baca Juga

2 hari  lalu

Perkuat Ekonomi Biru dan Akses Obat Murah, Hubungan RI-India Masuki Babak Baru

146 Dhanis Iswara

Menurut legislator Fraksi NasDem itu, reformasi kurikulum ini sangat dibutuhkan untuk mendongkrak mutu guru sekaligus membenahi manajemen perencanaan tenaga pendidik di tingkat nasional.

Output dari sistem ini diharapkan tidak hanya mencetak lulusan bergelar, melainkan menyuplai kebutuhan nyata di lapangan guna menyudahi persoalan ketimpangan sebaran guru antardaerah.

Dalam kesempatan itu, pihak UPI juga mendorong agar formula PPG Terintegrasi ini memperoleh payung hukum yang kuat dalam RUU Sisdiknas. Langkah ini dinilai efektif memangkas birokrasi jalur pendidikan calon guru, tanpa mengorbankan standar kompetensi, bekal praktik lapangan, maupun sertifikasi resmi nasional.

Selain membahas format baru pendidikan guru, Furtasan menyebutkan bahwa forum diskusi bersama para akademisi tersebut juga membedah sejumlah isu krusial lainnya.

Mulai dari strategi penguatan kesejahteraan guru, optimalisasi peran perguruan tinggi swasta, hingga peta jalan pemberlakuan wajib belajar 13 tahun sebagai motor penggerak SDM menuju Indonesia Emas 2045.

Seluruh masukan dan aspirasi dari dunia kampus ini dipastikan akan dibawa ke tingkat Panitia Kerja (Panja) DPR untuk menyempurnakan draf RUU Sisdiknas.

“Rekomendasi dari perguruan tinggi bernilai sangat tinggi karena merekalah yang sehari-hari berada di garda terdepan dalam mencetak calon guru. Kami ingin memastikan undang-undang baru ini mampu melahirkan sistem penyiapan guru yang jauh lebih terukur, profesional, dan relevan dengan tantangan zaman,” jelas Furtasan.